PBB Akui Batas Kenaikan Suhu 1,5 Derajat Celsius Mustahil Dicegah
- UNEP menyatakan pembatasan pemanasan 1,5 derajat Celsius kini mustahil dicapai; jalur baru menargetkan puncak 1,7–1,8 derajat sebelum turun kembali pada akhir abad ini.
- Skenario terbaik mensyaratkan pengurangan emisi global 18 persen pada 2030, 45 persen pada 2035, dan 69 persen pada 2040, disertai pengurangan penggunaan minyak serta gas.
- Kebijakan saat ini berisiko memicu pemanasan 2,8 derajat Celsius; perubahan arah iklim Amerika Serikat diperkirakan dapat menambah 0,1 derajat Celsius.
Jakarta, IDN Times - Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyatakan bahwa upaya mencegah pemanasan bumi melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri kini mustahil tercapai. Melalui laporan tahunan Emissions Gap Report, badan PBB tersebut menetapkan bahwa jalur baru diperlukan untuk menahan puncak pemanasan global sebelum menurunkannya kembali.
Jalur terbaik baru yang diusulkan PBB menargetkan pembatasan kenaikan suhu global pada 1,7 hingga 1,8 derajat Celsius, sebelum diturunkan kembali ke batas 1,5 derajat Celsius pada akhir abad ke-21. Proyeksi ini dirilis menjelang konferensi iklim tahunan PBB di Turki pada November tahun ini guna memandu jalannya negosiasi di tengah emisi bahan bakar fosil yang masih berada di jalur keliru.
1. Lonjakan suhu ekstrem dan ancaman negara kepulauan
ilustrasi perubahan iklim (pexels.com/Lukas) Dilansir CBC News, rata-rata pemanasan global telah melampaui batas 1,5 derajat Celsius untuk sementara waktu dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2024 bahkan tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah dengan kenaikan suhu mencapai 1,55 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Para ilmuwan secara luas memperkirakan rekor panas tersebut akan terpecahkan pada 2027 sebagai indikasi ambang batas 1,5 derajat Celsius berpotensi terlewati secara permanen.
Kenaikan suhu ini menghadirkan ancaman eksistensial bagi negara-negara pesisir rendah dan kepulauan akibat naiknya permukaan air laut. Jika pemanasan melampaui 1,5 derajat Celsius, negara-negara kepulauan tersebut berisiko harus merelokasi sebagian besar populasi atau bahkan memindahkan seluruh wilayah mereka. Menghadapi ancaman itu, kelompok negara rentan tersebut menolak keras wacana pelepasan target iklim dan menuntut pemenuhan kewajiban Perjanjian Paris.
Aliansi Negara-Negara Pulau Kecil pada September lalu menegaskan bahwa komitmen global tidak boleh goyah di tengah ancaman pelampauan batas suhu (overshoot). "Angka 1,5 derajat Celsius harus tetap menjadi Bintang Utara, dan pelampauan batas (overshoot) tidak boleh menjadi alasan untuk pembiaran lebih lanjut," tegas aliansi tersebut. Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen juga mengingatkan bahwa kondisi ini bukan saatnya untuk menyerah, melainkan fokus menemukan jalan kembali secepat mungkin dengan tingkat pelampauan batas (overshoot) serendah-rendahnya.
2. Syarat rencana jalur baru dan realitas emisi fosil
ilustrasi perubahan iklim (unsplash.com/Alex Gindin) Untuk membatasi pemanasan pada kisaran 1,7 hingga 1,8 derajat Celsius dalam skenario terbaik, emisi gas rumah kaca global harus dipangkas 18 persen pada 2030. Pengurangan emisi tersebut wajib berlanjut hingga 45 persen pada 2035 dan mencapai 69 persen pada 2040. Jalur plan B ini mewajibkan setiap negara menjanjikan target emisi yang lebih ambisius dari komitmen saat ini serta menepati seluruh janji emisi net-zero.
Di sisi lain, sektor energi bersih menunjukkan laju pertumbuhan kapasitas yang melampaui proyeksi awal. Direktur UNEP Copenhagen Climate Centre Anne Olhoff memaparkan bahwa ekspansi kapasitas listrik terbarukan tumbuh tiga kali lebih tinggi dibandingkan perkiraan saat Perjanjian Paris disepakati. Kapasitas panel surya bahkan melonjak hingga tujuh kali lebih tinggi dari proyeksi semula.
Sebaliknya, emisi dari pembakaran bahan bakar fosil dinilai masih mengarah ke jalur yang salah. Laporan PBB menegaskan porsi minyak bumi dalam energi global harus diturunkan 30 persen dan gas bumi sebesar 35 persen pada 2040 untuk menjaga jalur baru tersebut. Inger Andersen menekankan bahwa rencana baru ini merupakan satu-satunya cara untuk kembali pada kondisi bumi yang masih dapat dikelola tanpa memicu dampak bencana besar.
3. Faktor kepemimpinan Amerika Serikat dan risiko pemanasan
ilustrasi bendera Amerika Serikat (pexels.com/D Goug) Laporan PBB tahun ini turut memperhitungkan dampak dari pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Perubahan arah kebijakan tersebut dinilai menekan proyeksi iklim global karena Amerika Serikat merupakan penghasil emisi terbesar kedua di dunia.
Anne Olhoff menegaskan bahwa pergeseran arah kebijakan negara tersebut membawa dampak nyata terhadap kalkulasi iklim global. "Amerika Serikat tidak lagi memiliki tujuan atau target emisi net-zero," kata Olhoff sebagaimana dikutip CBC News. Laporan tersebut memperkirakan potensi penarikan diri Amerika Serikat dari Perjanjian Paris serta penghentian aksi iklim dapat menyumbang tambahan pemanasan sebesar 0,1 derajat Celsius secara tersendiri.
Kajian PBB menyimpulkan bahwa kebijakan iklim yang berjalan saat ini dapat membawa kenaikan suhu bumi menyentuh 2,8 derajat Celsius jika tidak ada perbaikan. Bahkan dalam skenario paling optimis ketika seluruh janji iklim dipenuhi, suhu bumi tetap diproyeksikan naik 2,1 derajat Celsius. Menghadapi situasi tersebut, Inger Andersen mengingatkan bahwa dampak krisis iklim tidak akan mengecualikan siapa pun dan akan terus dirasakan oleh seluruh negara, termasuk Amerika Serikat.
