PBB Serukan Sanksi Lebih Berat untuk Junta Myanmar
Jakarta, IDN Times – Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, Tom Andrews, mendesak komunitas internasional untuk lebih memperhatikan situasi di Myanmar saat ini. Junta militer dikabarkan meningkatkan serangan terhadap warga sipil.
“Penurunan junta militer Myanmar, yang disebabkan oleh kekalahan besar di medan perang dan meluasnya penolakan warga, telah menyebabkan peningkatan serangan terhadap warga sipil, sehingga menggarisbawahi perlunya tindakan internasional yang lebih kuat dan terkoordinasi,” kata Andrews, dilansir Anadolu, Rabu (20/3/2024).
Andrews menyerukan diakhirinya ketenangan dan keterlibatan dengan junta tanpa syarat. Ia menambahkan bahwa penghentian konflik menjadi prasyarat untuk berhubungan dengan junta.
1. Serangan terhadap warga sipil meningkat
Andrews menekankan bahwa dalam lima bulan terakhir, terjadi peningkatan serangan terhadap warga sipil.
”Serangan udara terhadap sasaran sipil meningkat lima kali lipat,” ungkapnya.
”Sekarang, mereka telah meluncurkan program perekrutan militer secara paksa, mendorong generasi muda untuk bersembunyi, melarikan diri dari negara, atau generasi muda yang tidak mau diikutsertakan dalam kampanye kebrutalan junta bergabung dengan pasukan perlawanan,” katanya.
2. Kekacauan bisa meluas ke kawasan dan dunia
Pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis terhadap Rohingya sampai saat ini masih tak kunjung mereda.
“Mereka yang bertaruh pada junta untuk memulihkan ketertiban dan stabilitas di Myanmar telah kalah. Junta adalah penyebab utama kekerasan, ketidakstabilan, kemerosotan ekonomi, dan pelanggaran hukum di negara ini,” kata pelapor khusus tersebut.
Andrews kemudian memperingatkan bahwa kekacauan di Myanmar dapat meluas ke kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia.
Dia mendesak masyarakat internasional untuk memberikan dukungan yang lebih besar sampai kekejaman junta berakhir. Salah satu yang cara yang diusulkannya adalah pengetatan sanksi terhadap Junta.
“Kita perlu melakukan perubahan mendasar dalam penerapan sanksi. Kita harus melakukannya dengan cara yang terkoordinasi dan fokus,” katanya, dilansir Hindustan Times.
3. Myanmar jatuh dalam kudeta sejak 2021
Myanmar berada di bawah pemerintahan junta sejak Februari 2021. Militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menghadapi perlawanan sengit dari kelompok etnis di banyak wilayah di negara tersebut.
Setidaknya tiga kelompok etnis bersenjata, yang bersatu di bawah Aliansi Persaudaraan, telah melawan rezim junta untuk mengambil kendali di bagian utara Myanmar sejak akhir Oktober.
Kelompok-kelompok tersebut menyerang pasukan junta, yang memerintah negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, dan merebut banyak kota dan pos-pos junta.
Banyak orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut.
