Pejabat Medis Israel Dilaporkan ke ICC atas Dugaan Kejahatan Perang

Pengaduan yang diajukan oleh Hind Rajab Foundation mencantumkan sejumlah nama pejabat kesehatan Israel, termasuk mantan Menteri Kesehatan Moshe Arbel dan Uriel Busso. Selain pejabat kementerian, laporan tersebut membidik Presiden IMA Zion Hagay, Direktur Jenderal IMA Leah Wapner, serta Ketua Dewan Etika IMA Yosef Walfisch. Organisasi tersebut menuntut jaksa penuntut ICC menyelidiki rantai tanggung jawab, mulai dari perancang kebijakan politik, komandan militer, hingga tenaga medis dan organisasi profesi terkait.

Organisasi pelapor menuding IMA turut melegitimasi penyiksaan karena hanya menanggapi tuduhan keterlibatan medis dengan imbauan etika umum alih-alih menggelar penyelidikan yang memadai. Berkas aduan juga menyoroti temuan penilaian etika internal Kementerian Kesehatan yang tidak dipublikasikan ke masyarakat setelah kunjungan ke Sde Teiman. Organisasi tersebut menyatakan, "Alih-alih menyelidiki tuduhan yang ada, para pemimpin asosiasi justru membela perawatan medis yang diberikan di Sde Teiman secara terbuka".

Sebagaimana dilansir TRT World dari berkas aduan organisasi, Kementerian Kesehatan Israel mendirikan fasilitas medis di Sde Teiman sesaat setelah 7 Oktober 2023, di mana tenaga medis diwajibkan menandatangani dokumen yang menempatkan mereka di bawah otoritas polisi militer, bukan Korps Medis tentara. Pengaduan tersebut juga menyoroti arahan kementerian tertanggal 19 Desember 2023 yang mewajibkan tenaga medis merawat tahanan dalam keadaan terborgol dan mata tertutup. Selain itu, staf medis diduga diinstruksikan untuk tidak mengungkapkan nama mereka dan hanya menandatangani rekam medis dengan gelar profesi—praktik yang menurut organisasi bertujuan mengaburkan tanggung jawab individu serta menghambat dokumentasi luka.

Pangkalan militer Sde Teiman di gurun Negev digunakan untuk menahan ribuan warga Gaza sejak Oktober 2023, yang sebagian besar merupakan warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, jurnalis, dan petugas kemanusiaan. Organisasi pelapor menyebut para tahanan diklasifikasikan oleh otoritas Israel sebagai petempur tidak sah atau unlawful combatants. Klasifikasi tersebut dipandang oleh yayasan sebagai sarana untuk mencabut perlindungan hukum dasar dan menahan warga tanpa dakwaan maupun proses peradilan resmi.

Berdasarkan berkas pengaduan ke ICC, seorang dokter sempat menyurati otoritas Israel pada April 2024 mengenai dua tahanan yang harus diamputasi kakinya dalam kurun satu pekan akibat luka belenggu borgol. Dokter tersebut menggambarkan praktik pembelengguan sebagai hal rutin di fasilitas penahanan tersebut. Berkas aduan turut mengutip keterangan tenaga medis kepada Associated Press yang menyaksikan pembedahan dilakukan tanpa pereda nyeri memadai, termasuk seorang tahanan lansia yang berteriak dan gemetar saat menjalani operasi kaki.

Selain kesaksian mengenai tahanan yang dipaksa memakai popok dan diikat keempat anggota tubuhnya di ranjang rumah sakit, yayasan mencatat sedikitnya 29 tahanan tewas di Sde Teiman hingga November 2025 akibat kekerasan fisik, penelantaran medis, atau kombinasi keduanya. Investigasi BBC pada 2025 turut menghimpun kesaksian mantan tahanan yang mengaku dipukuli, disengat listrik, diancam anjing militer, ditelanjangi, serta mengalami pelecehan seksual. Seorang pengacara yang menemui tahanan membenarkan bahwa kliennya mengalami pemukulan parah dan degradasi sejak proses penangkapan hingga dipindahkan ke penjara.

Menanggapi tudingan yang beredar, militer Israel menyatakan pihaknya "menolak sepenuhnya tuduhan pelecehan sistematis terhadap tahanan". Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menegaskan bahwa tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilainya akan ditangani dengan sangat serius dan diteruskan ke otoritas terkait untuk diperiksa. Pihak militer menambahkan bahwa tindakan disipliner dapat dijatuhkan kepada staf fasilitas, serta penyelidikan pidana akan dibuka apabila ditemukan bukti yang sesuai.

Fasilitas Sde Teiman sempat memicu kontroversi politik di dalam negeri Israel ketika lima tentara cadangan ditangkap dan didakwa pada 2025 atas dugaan penganiayaan berat terhadap seorang tahanan Palestina yang terjadi pada 2024. Skandal tersebut berujung pada pencopotan Jaksa Agung Militer saat itu, Yifat Tomer-Yerushalmi, setelah dia mengaku membocorkan rekaman video dugaan penganiayaan ke media saat mengklaim sedang menyelidiki kebocoran tersebut. Dilansir The Times of Israel, dakwaan terhadap kelima personel itu akhirnya dibatalkan oleh Jaksa Agung Militer Mayor Jenderal Itai Ofir karena kerumitan pembuktian, pemulangan tahanan ke Gaza dalam gencatan senjata Oktober 2025 tanpa sempat bersaksi, serta klaim penyalahgunaan proses hukum oleh para terdakwa.

Terkait langkah hukum ke depan, Hind Rajab Foundation menegaskan bahwa pengajuan ke ICC pada Oktober 2026 ini baru merupakan langkah awal. Lembaga tersebut saat ini sedang menyiapkan berkas untuk para tenaga medis Israel pemegang kewarganegaraan ganda yang dituduh berpartisipasi langsung dalam genosida di Gaza. Organisasi itu berencana menyerahkan berkas perkara masing-masing individu ke kantor kejaksaan nasional di setiap negara tempat tenaga medis tersebut memegang status kewarganegaraan.