Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi Demo. (IDN Times/Anjani Asra)
  • Ratusan pelajar dan aktivis muda berdemo di Monumen Demokrasi Bangkok pada 20 November 2026, menuntut reformasi politik, pendidikan, serta pengunduran diri Perdana Menteri Anutin Charnvirakul.
  • Aksi yang digerakkan Studem Network dan Free Thai Youth menyoroti pendidikan setara, penghapusan wajib militer, hak pekerja migran, pengampunan kasus Pasal 112, konstitusi baru, dan transparansi anggaran.
  • Pemerintah menyatakan akan mempelajari tuntutan selama disampaikan sesuai hukum; demonstrasi berlangsung berizin dan tertib, sementara aktivis menjadwalkan solidaritas bagi tahanan politik di Klong Prem.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2014

Kudeta terjadi di Thailand. Sejak itu, Human Rights Watch mencatat sedikitnya 1.986 orang dihukum karena menyampaikan pendapat damai.

2020

Salam tiga jari menjadi simbol gerakan pro-demokrasi Thailand.

Sebelum aksi berlangsung

Menteri Pendidikan Prasert Chantraruangthong melarang sekolah menghukum siswa karena gaya rambut, seragam, atau keterlibatan dalam unjuk rasa damai. Kementerian berkoordinasi dengan polisi dan pemerintah kota untuk keselamatan pelajar.

20 November 2026

Ratusan pelajar dan aktivis muda berdemonstrasi di Monumen Demokrasi, Bangkok, menuntut reformasi politik dan pendidikan serta pengunduran diri Perdana Menteri Anutin Charnvirakul. Aksi berlangsung tertib dan massa membubarkan diri setelah membersihkan lokasi.

21 November 2026

Anutin menyatakan pemerintah akan mempelajari tuntutan demonstran dan meneruskannya kepada instansi terkait. Ia mengatakan pemerintah siap mendengarkan aspirasi yang disampaikan sesuai hukum.

22 November 2026

Kelompok aktivis menjadwalkan kegiatan lanjutan di depan Penjara Pusat Klong Prem, termasuk makan bersama, diskusi pengampunan, dan aksi solidaritas bagi tahanan politik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Ratusan pelajar dan aktivis muda menggelar unjuk rasa menuntut reformasi politik, perbaikan pendidikan, konstitusi baru, serta pengunduran diri Perdana Menteri Anutin Charnvirakul.
  • Who?
    Kelompok Studem Network, Free Thai Youth, pelajar, aktivis 2020, dan mahasiswa Universitas Chulalongkorn mengikuti aksi. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul serta Kepolisian Bangkok turut terkait.
  • Where?
    Aksi berlangsung di Monumen Demokrasi, Bangkok, Thailand. Polisi sempat menutup akses Jalan Ratchadamnoen Klang sejak sore.
  • When?
    Demonstrasi digelar Jumat, 20 November 2026, pukul 15.00 hingga 19.25 waktu setempat, bertepatan dengan Hari Anak Sedunia.
  • Why?
    Peserta menuntut perubahan sistem politik, pendidikan yang lebih merata dan partisipatif, penghapusan wajib militer serta diskriminasi pekerja migran, pengampunan kasus Pasal 112, dan perlindungan tahanan politik.
  • How?
    Massa dikumpulkan melalui TikTok, Facebook, dan Discord; mengacungkan salam tiga jari, membawa spanduk, serta memakai topeng telinga kucing. Aksi berizin dan berakhir tertib setelah peserta membersihkan sampah.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Ratusan pelajar dan anak muda di Bangkok berdemo pada Jumat. Mereka memakai salam tiga jari dan topeng telinga kucing. Mereka ingin pendidikan dan politik jadi lebih baik. Mereka juga meminta Perdana Menteri Anutin mundur. Demo selesai dengan tertib. Anutin bilang pemerintah akan melihat semua permintaan mereka. Besoknya, mereka mau berkumpul lagi dekat penjara.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Aksi pelajar dan aktivis muda di Bangkok menunjukkan ruang partisipasi sipil tetap berjalan melalui unjuk rasa berizin dan tertib. Dukungan terhadap keselamatan siswa, larangan hukuman sekolah atas keterlibatan damai, serta komitmen pemerintah mempelajari tuntutan menciptakan peluang dialog atas pendidikan, hak warga, dan transparansi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ratusan pelajar dan aktivis muda (Gen Z) menggelar unjuk rasa di Monumen Demokrasi, Bangkok, Thailand, pada Jumat (20/11/2026). Mereka menuntut perubahan sistem politik, perbaikan pendidikan, serta mendesak Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mundur dari jabatannya.

Aksi yang bertepatan dengan Hari Anak Sedunia ini digerakkan oleh kelompok Studem Network dan Free Thai Youth. Demo berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 19.25 waktu setempat, dengan mengacungkan kembali salam tiga jari yang menjadi simbol gerakan pro demokrasi tahun 2020.

1. Peserta aksi kenakan topeng telinga kucing untuk sindir Perdana Menteri

Potret spot ikonik Kota Bangkok (IDN Times/Dewi Suci)

Penyelenggara mengajak massa berkumpul sepulang sekolah melalui TikTok, Facebook, dan grup Discord yang berisi sekitar 2.700 anggota. Sekitar 600 peserta terlihat memakai bandana dan topeng telinga kucing untuk menyindir nama panggilan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul yakni Noo, yang berarti tikus.

Aksi yang didukung aktivis 2020 dan mahasiswa Universitas Chulalongkorn ini diwarnai berbagai spanduk protes, mulai dari soal dominasi elite, pencemaran sungai, hak LGBTQ+, hingga harga BBM. Seorang perwakilan pemuda bernama Teerapat menegaskan bahwa gerakan ini tidak memiliki pemimpin tunggal. Ia juga menyerukan agar wajib militer dan diskriminasi terhadap pekerja migran dihapuskan.

"Kami bukan budak partai politik. Partai politik seharusnya melayani rakyat," ujar Teerapat, dikutip dari Bangkok Post.

Kepolisian Bangkok menyebut, panitia sudah mengantongi izin resmi sesuai aturan unjuk rasa. Aparat sempat menutup akses ke Jalan Ratchadamnoen Klang sejak sore, sebelum akhirnya massa membersihkan sampah dan membubarkan diri dengan tertib tanpa keributan.

2. Pelajar Thailand desak reformasi menyeluruh

Di bidang pendidikan, Studem Network menuntut pemerataan kualitas belajar, keterlibatan siswa dalam membuat aturan sekolah, serta didengarnya suara anak muda. Mereka menolak sistem pendidikan yang hanya mencetak lulusan untuk menjadi pekerja bagi pemilik modal.

"Kami tidak hanya ingin pendidikan yang mengajarkan cara bersaing dan bertahan dalam sistem saat ini. Kami ingin pendidikan yang membuat kami mampu mengkritik, mempertanyakan, dan mengubah tatanan sosial yang menindas," ujar perwakilan Studem Network.

Sementara di bidang hukum, massa mendesak pengampunan bagi warga yang terjerat Pasal 112 tentang penghinaan terhadap kerajaan dan menyuarakan dukungan bagi tahanan politik, termasuk Arnon Nampa. Menurut catatan Human Rights Watch, sejak kudeta tahun 2014, setidaknya ada 1.986 orang yang dihukum karena menyampaikan pendapat secara damai, di mana 284 di antaranya adalah kasus penghinaan kerajaan.

Dalam orasinya, para peserta juga menyoroti transparansi anggaran negara, hak-hak guru, isu lingkungan, serta penolakan terhadap monopoli usaha. Perwakilan Free Thai Youth turut menekankan pentingnya menyusun konstitusi baru dan menegaskan mereka tidak akan tunduk pada kekuasaan yang otoriter.

3. Respons pemerintah Thailand terhadap aspirasi demonstran

Sebelum aksi berlangsung, Menteri Pendidikan Thailand, Prasert Chantraruangthong, melarang pihak sekolah menghukum atau melarang siswa ikut ujian hanya karena masalah gaya rambut, seragam, maupun keterlibatan dalam unjuk rasa damai. Kementerian juga berkoordinasi dengan polisi dan pemerintah kota Bangkok untuk memastikan keselamatan para pelajar.

Sementara itu, pada Sabtu (21/11/2026), Perdana Menteri Anutin menyatakan pemerintah akan mempelajari semua tuntutan demonstran untuk diteruskan ke instansi terkait. Ia juga menepis kekhawatiran bahwa aksi ini akan memicu kerusuhan.

"Semua pihak terkait mencatat persoalan yang ada dan mencari solusi. Selama masyarakat menyampaikan pendapat serta menggunakan haknya sesuai aturan hukum, pemerintah siap mendengarkan," ujar Anutin.

Setelah unjuk rasa ini, kelompok aktivis menjadwalkan kegiatan lanjutan di depan Penjara Pusat Klong Prem pada Minggu (22/11/2026). Acaranya meliputi makan bersama, diskusi soal pengampunan, serta aksi solidaritas bagi tahanan politik. Warga negara asing diimbau menjauhi lokasi tersebut agar tidak terkena sanksi keimigrasian.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More