Thailand Sebut AS Berencana Turunkan Tarif Impor Jadi 10 Persen

- AS berencana menurunkan tarif tambahan impor Thailand dari 12,5 persen menjadi 10 persen, tetapi jadwal penerapannya belum ditetapkan sehingga tarif resmi masih berlaku.
- Rencana itu dibahas setelah pernyataan bersama ART di Manila; Thailand menegaskan dokumen tersebut belum merupakan kesepakatan akhir mengenai tarif maupun waktu pelaksanaan.
- Selisih tarif 2,5 persen dinilai mengancam daya saing Thailand di pasar AS, sementara ART masih menunggu penyelarasan hukum, konsultasi publik, persetujuan parlemen, dan penyesuaian aturan.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana memangkas tarif tambahan produk impor asal Thailand dari 12,5 persen menjadi 10 persen. Kebijakan ini akan menyamakan beban pajak ekspor Thailand dengan sejumlah negara pesaing di Asia Tenggara.
Menteri Perdagangan sekaligus Wakil Perdana Menteri Thailand, Suphajee Suthumpun menyebut, Washington memastikan rencana tersebut saat bertemu Wakil Perwakilan Dagang AS, Rick Switzer di Shenzhen, China pada Rabu (18/11/2026). Namun, jadwal penerapannya belum ditentukan sehingga tarif resmi masih bertahan di angka 12,5 persen.
Table of Content
1. Pertemuan di Shenzhen menindaklanjuti pernyataan bersama di Manila
Pertemuan Suphajee dan Switzer di sela Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC ke-33 membahas kelanjutan rencana pemangkasan tarif tersebut. Pembicaraan ini berlangsung sehari setelah Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, dan Presiden AS, Donald Trump, menandatangani pernyataan bersama Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) di sela KTT ASEAN di Manila, Selasa (17/11/2026).
Trump berharap rincian perjanjian resmi rampung dalam beberapa pekan ke depan.
"Kesepakatan hari ini menjadi dasar bagi hubungan dagang yang lebih kuat sehingga membuat AS dan Thailand semakin dekat," ujarnya, dilansir The Edge Markets.
Sementara itu, Anutin menilai langkah tersebut membangun fondasi kemitraan yang produktif meski belum selesai.
"Namun, masih ada sedikit hal yang perlu diselesaikan. Saya yakin perjanjian ini siap ditandatangani dalam waktu dekat," kata Anutin.
Pemerintah Thailand meluruskan pernyataan Gedung Putih yang menyebut dokumen di Manila sebagai kesepakatan akhir. Wakil Juru Bicara Pemerintah Thailand, Lalida Persvivatana, menegaskan dokumen tersebut baru mencatat kemajuan perundingan tanpa menetapkan besaran tarif maupun jadwal penerapannya.
2. Selisih tarif di Asia Tenggara menekan daya saing produk Thailand
Sejak 24 Juli 2026, AS menerapkan tarif tambahan sebesar 10 persen dan 12,5 persen terhadap 60 negara mitra dagang. Tarif berdasarkan Pasal 301 tersebut ditetapkan setelah AS memeriksa ketegasan tiap negara dalam melarang impor barang hasil kerja paksa.
Indonesia, Malaysia, dan Kamboja dikenai tarif 10 persen karena memiliki aturan atau komitmen bersama Washington terkait larangan barang hasil kerja paksa. Sebaliknya, Thailand, Filipina, Singapura, dan Vietnam dikenai tarif 12,5 persen. Suphajee mengingatkan selisih tarif 2,5 persen tersebut berisiko membuat pengusaha Thailand kehilangan pesanan dan pangsa pasar di AS.
Meski demikian, AS mengecualikan sejumlah komoditas dari tarif tambahan tersebut, antara lain obat-obatan, semikonduktor, sebagian produk elektronik, daging sapi, kopi, serta buah dan kacang tertentu. Baja dan aluminium juga dikecualikan karena sudah dikenai tarif keamanan nasional berdasarkan Pasal 232. Adapun rincian ketentuan tiap produk antara Thailand dan AS masih dirahasiakan selama proses peninjauan hukum berlangsung.
3. Proses pengesahan perjanjian dagang berdampak besar bagi ekonomi Thailand
Tim hukum kedua negara membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk menyelaraskan naskah ART sebelum diserahkan kepada Kabinet Thailand. Rancangan perjanjian itu masih harus melalui tahap konsultasi publik, persetujuan parlemen, dan penyesuaian aturan dalam negeri. Suphajee menilai penandatanganan resmi sulit terlaksana sebelum akhir 2026 karena proses hukum belum rampung serta adanya masa libur di AS mulai pertengahan Desember.
Selain itu, Thailand mengupayakan tarif terendah terkait pemeriksaan AS atas kelebihan produksi pabrik dan meminta batas total tarif gabungan maksimal 19 persen. Pemerintah Thailand membuka akses pasar secara terbatas sambil mempertahankan kuota serta aturan perlindungan bagi sektor dalam negeri yang rentan, sekaligus meminta kepastian izin ekspor chip akal imitasi (AI) dari AS yang memengaruhi 0,7 persen impor cipnya.
Sebelumnya di Manila, Trump menyatakan Thailand akan menghapus tarif bagi produk AS dan menambah pembelian produk pertanian AS senilai 2,6 miliar dolar AS (Rp47,50 triliun).
AS merupakan pasar ekspor terbesar bagi Thailand dengan nilai mencapai 70,2 miliar dolar AS (Rp1,28 kuadriliun) pada 2025. Ekspor ke AS tersebut menopang 1,25 juta lapangan kerja dan menghasilkan surplus perdagangan sebesar 71,7 miliar dolar AS (Rp1,3 kuadriliun) bagi Thailand.






















