Pelapor PBB: Peran Indonesia Krusial untuk Bantu Myanmar

21 Jun 2023, 14:00 WIB

Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM di Myanmar, Tom Andrews. (IDN Times/Sonya Michaella)

Jakarta, IDN Times - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Situasi HAM di Myanmar, Tom Andrews, mengatakan bahwa peran Indonesia sangat dibutuhkan untuk membantu penyelesaikan krisis politik di Myanmar yang masih membara hingga sekarang.

"Bukan saja karena Indonesia adalah Ketua ASEAN 2023, tapi karena peran Indonesia di kawasan dan juga dunia ini begitu penting. Saya percaya posisi Indonesia saat ini punya peran krusial untuk bantu Myanmar," kata Andrews, kepada awak media, di kantor PBB, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Andrews menambahkan, peran Indonesia ini pun disorot oleh para negara anggota PBB lainnya, terutama bagaimana cara Indonesia menangani krisis ini.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Andrews telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn, dan mengunjungi Aceh untuk bertemu dengan para pengungsi Rohingya.

1. Situasi Myanmar kian memburuk

Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM di Myanmar, Tom Andrews. (IDN Times/Sonya Michaella)

Andrews juga tak menampik bahwa situasi di Myanmar semakin memburuk, dengan adanya cengkeraman junta militer Myanmar.

"Situasi di Myanmar kian buruk semakin hari," ucap Andrews.

Andrews membeberkan data bahwa sejak kudeta diluncurkan 2 tahun lalu, setidaknya 3.600 warga sipil tewas akibat diserang junta militer serta 19 ribu orang kini menjadi tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar.

Lebih dari 58 ribu rumah terbakar habis, termasuk klinik, rumah sakit dan sekolah. Lebih dari 1,5 juta warga mengungsi ke perbatasan negara lain.

2. Krisis Myanmar bisa tak terlihat oleh dunia

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Dengan makin memburuknya kondisi ini, Andrews khawatir bahwa krisis Myanmar bisa seperti krisis yang lain, sehingga tertutup dan tak terlihat oleh dunia internasional.

"Di sinilah peran Indonesia dan ASEAN dibutuhkan. Indonesia dengan demokrasi yang sudah tertata, Myanmar bisa melihat dari sini," ucap dia.

Andrews mengaku masih menerima laporan soal serangan udara yang dilakukan junta militer ke desa-desa yang ada di Myanmar.

3. Indonesia tetap menjadikan Lima Poin Konsensus sebagai acuan

Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya (kanan) dan Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Suryodipuro. (IDN Times/Sonya Michaella)

Sementara itu, Indonesia menegaskan bahwa Lima Poin Konsensus (5PC) masih tetap menjadi acuan Indonesia dan ASEAN untuk menyelesaikan masalah Myanmar.

“Dalam satu organisasi kalau ada perdebatan itu hal biasa. Tapi harus dilihat, bahkan dalam KTT Labuan Bajo, ada kesepakatan antara para pemimpin ASEAN bahwa 5PC masih jadi acuan kita,” ujar Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya.

Pendekatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar termasuk di dalam poin 5PC tersebut. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong dialog inklusif secara nasional dalam mencari solusi damai untuk Myanmar.