Pemerintah Jerman Dituntut karena Kirim Senjata ke Israel

Pengacara tersebut mengatakan bahwa organisasinya memeriksa bukti dugaan kejahatan yang meliputi video, foto, dan pernyataan saksi.

“Kami menggunakan laporan internasional dari PBB, dari Human Rights Watch dan organisasi lain yang memang mempunyai banyak sekali insiden. Dan seperti yang kita lihat secara online, misalnya di media sosial, kita melihat insiden dan bukti yang disampaikan oleh anggota IDF sendiri yang menunjukkan bahwa mereka menghancurkan, misalnya, objek sipil," jelasnya.

Schwarz mengungkapkan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri. Namun, dalam implementasinya, Israel gagal menghormati hukum kemanusiaan.

“(Kami) memiliki banyak insiden di mana Israel melanggar aturan ini, misalnya, dalam serangan langsung terhadap penduduk sipil atau serangan yang tidak proporsional terhadap objek sipil dan penduduk sipil," tambah dia. 

Adapun gugatan di pengadilan Berlin hanya berlaku untuk senjata perang, seperti tank, bom, dan senjata proyektil. Senjata-senjata ini hanya mencakup 2 persen dari ekspor ke Israel. Schwarz mengatakan bahwa ECCHR berencana untuk mengajukan gugatan lain yang mencakup 98 persen sisanya di pengadilan lain di Frankfurt.

Dia juga mengatakan bahwa menurut informasi yang diperoleh ECCHR, Jerman telah berhenti mengirimkan senjata perang apa pun ke Israel.

“Tetapi mungkin ini hanya masalah waktu sampai mereka bisa melakukannya lagi," ujarnya.

Menurut laporan tahunan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, Jerman adalah pemasok senjata terbesar kedua di Israel setelah Amerika Serikat (AS). Pada 2023, sekitar 30 persen pembelian peralatan militer Israel berasal dari Jerman.

Schwarz juga mengomentari soal pengajuan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para pemimpin tinggi Hamas oleh jaksa ICC. Menurutnya, Jerman wajib bertindak berdasarkan surat perintah penangkapan yang sah dari pengadilan internasional itu.

"Berdasarkan aturan hukum, tentu saja situasi hukumnya cukup jelas. Dan ini berarti kita tidak bisa mengesampingkan aturan-aturan ini dengan konsep politik,” katanya.

Menurut kementerian kesehatan di Gaza, lebih dari 36 ribu warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-tewas, telah tewas akibat serangan udara maupun darat Israel di seluruh wilayah tersebut.

Konflik terbaru ini dimulai setelah pejuang Hamas melancarkan serangan ke Israel selatan pada 7 Oktober lalu, yang dilaporkan menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 lainnya.