Pemilu Kamboja: Partai PM Hun Sen Diprediksi Menang Mudah

Di samping CPP yang telah berkuasa lama, ada juga 17 partai kecil yang berpartisipasi dalam pemilu. Tapi, tidak ada partai yang memberikan tantangan serius bagi kepemimpinan otoriter Hun. Partainya diperkirakan akan mempertahankan 125 kursi di majelis nasional.

Satu-satunya penantang oposisi yang kredibel, Partai Lilin, didiskualifikasi dari pemilu pada Mei karena perkara teknis. Hal itu mendapat kecaman dari banyak pihak dan disebut sebagai upaya Hun Sen untuk menekan demokrasi di Kamboja.

Sebagai pemimpin terpilih terlama di Asia, Hun Sen telah mengonsolidasikan kekuasaan di Kamboja selama 38 tahun terakhir. Kemenangan pemilu ini disebut-sebut akan membuka jalan baginya untuk menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hun Manet, yang merupakan kepala tentara Kamboja.

Oposisi dan kelompok hak asasi manusia mengecam pemilu tersebut karena kurangnya persaingan yang kredibel, serta taktik Hun Sen yang telah membungkam semua lawan politiknya.

Pendukung oposisi ditangkap menjelang pemungutan suara karena diduga mendorong pembusukan surat suara sebagai protes. Sementara penyedia layanan internet diperintahkan untuk memblokir akses ke situs web beberapa berita dan outlet informasi independen.

Komite Pemilihan Nasional (NEC) melaporkan pada Minggu bahwa hampir 60 persen pemilih terdaftar telah memberikan suara pada pukul 11 ​​pagi. Ada dua orang yang ditangkap berdasarkan undang-undang yang baru disahkan, karena mereka dianggap ingin merusak suara.

Salah satu dari mereka yang ditangkap telah menggambar "X" di atas kertas suara mereka dan mengunggah gambar di media sosial. Adapun orang kedua telah memasukkan surat suara ke dalam saku mereka untuk mengeluarkannya dari TPS dan membuangnya, kata juru bicara NEC Som Morida.

“Saya sangat menghargai keberanian mereka. Itu adalah ekspresi kemarahan, kebencian, pembangkangan nyata, ”kata Mu Sochua, pemimpin oposisi yang tinggal di pengasingan.

Menjelang pemilihan, Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH) mengatakan bahwa hasil pemilu di Kamboja sudah dapat diprediksi karena prosesnya tidak sah.

Pemungutan suara, kata FIDH, diatur untuk mencerminkan pemilihan nasional terakhir negara itu pada 2018 ketika Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) yang populer saat itu dilarang dari kehidupan politik, yang memungkinkan Hun Sen memenangkan semua kursi di parlemen.

Karena Hun Sen berfokus untuk mengamankan suksesi kekuasaan kepada putranya, Kamboja telah menghadapi peningkatan pelanggaran hak asasi manusia terkait pemilu.

“Panggung telah ditetapkan untuk pemilihan yang sepenuhnya tidak sah,” kata FIDH.

Salah satu pemilih Tea Yumao mengatakan bahwa pemilihan berjalan lebih lancar tanpa oposisi utama.

“Setiap kali ada oposisi, itu berantakan, menyebabkan masalah,” katanya.