Pemimpin Opisisi Venezuela Tekan Pemerintahan Maduro dari Brasil

Di Brasilia, pemimpin DPR Venezuela tersebut juga akan menemui para diplomat dari negara-negara lain yang telah mengakuinya sebagai pemimpin sementara Venezuela, jabatan yang diembannya hingga pemilihan presiden baru dilakukan.

Sebelumnya pada hari Senin (25/1/2019) kemarin, bertempat di Bogota, Guaido juga telah bertemu dengan Wakil Presiden AS Mike Pence serta para pemimpin yang tergabung dalam Lima Group, organisasi 14 negara untuk mediasi krisis Venezuela. Pencarian jalan keluar atas perkara politik dan ekonomi nan kian pelik mendominasi rapat yang berlangsung tertutup.

Politisi 35 tahun tersebut tetap nekat keluar negeri kendati Maduro telah memerintahkan larangan berpergian. Bagi sebagian pengamat, kunjungan lintas batas sengaja dilakukan demi memperkuat tekanan publik internasional kepada sang pewaris Hugo Chavez, agar segera lengser dari tampuk kekuasaan. Krisis kemanusiaan yang sudah terjadi berbulan-bulan juga menjadi faktor utama goyahnya kepercayaan rakyat.

Brasil dipilih sebagai tujuan berikutnya setelah lantaran peran dominan dalam konstelasi politik regional Amerika Selatan, sekaligus pemilik andil penting. Sebagai salah satu dari 52 negara yang mengakui Juan Guaido, mereka berperan sebagai donatur (bersama Amerika Serikat) dan penyalur 200 ton bantuan bagi nyaris 29 juta rakyat yang terdampak krisis pangan parah.

Sepanjang akhir pekan kemarin, Guaido mengajak masyarakat internasional untuk menggulingkan Maduro, setelah personil militer kembali menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan. Dilansir oleh France24, bentrok yang terjadi antara masyarakat yang naik pitam kontra aparat di Jembatan Simon Bolivar (perbatasan Kolombia-Venezuela) dan kota Santa Elena de Uairen (perbatasan Venezuela-Brasil), pada Sabtu (23/2/2019) silam, melukai lebih dari 300 orang.

Maduro berulang kali membantah adanya krisis di Venezuela, padahal dirinya menyaksikan hiperinflasi parah yang berujung pada eksodus 3,4 juta orang sejak 2015. Ia bersama sekutunya, seperti Rusia dan Kuba, menuduh pihak oposisi menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai kedok pemerintahan asing dan Amerika Serikat mempersiapkan serangan militer.

Sejumlah sanksi ekonomi dan pembekuan aset agaknya mulai membuat mereka "kalang kabut". Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza pada Rabu (27/2/2019) kemarin sempat menyodorkan usul pertemuan dengan pemerintah AS membahas pelonggaran sanksi, yang langsung ditolak mentah-mentah administrasi Presiden Donald Trump.

"Satu-satunya hal yang perlu dibicarakan dengan Maduro saat ini adalah kapan dirinya bersedia lengser sebagai presiden. Ini demi demokrasi dan pembangunan kembali Venezuela. Maduro harus turun," tulis Wapres AS, Mike Pence, di akun Twitter @VP.