Penemuan Mengejutkan PBB! 60 Perusahaan Dukung Kampanye Genosida Gaza

Menurut laporan Albanese, entitas perusahaan terikat secara finansial dengan apartheid dan militerisme Israel. Laporan tersebut mengelompokkan perusahaan berdasarkan sektor, misalnya militer atau teknologi, dan tidak selalu menjelaskan apakah mereka terkait dengan permukiman atau kampanye Gaza.

Dikatakan sekitar 15 perusahaan menanggapi langsung kantor Albanese tetapi tidak menerbitkan balasan mereka. Laporan itu menyebutkan nama perusahaan senjata seperti Lockheed Martin dan Leonardo, dengan tuduhan persenjataan mereka telah digunakan di Gaza.

Laporan itu juga mencantumkan pemasok alat berat Caterpillar Inc dan HD Hyundai, yang mengklaim peralatan mereka telah berkontribusi terhadap kerusakan properti di wilayah Palestina.

Raksasa teknologi Alphabet, Amazon, Microsoft, dan IBM disebut sebagai mendukung 'aparatus pengawasan Israel' dan operasi militer di Gaza. Sementara Palantir Technologies diduga menyediakan analitik dan kecerdasan buatan (AI) untuk militer Israel.

Berikut daftar nama perusahaan yang disebut dalam laporan tersebut:

BlackRock pengelola aset terbesar di dunia, tercatat menjadi investor institusional di:

• Palantir (8,6 persen) *kedua terbesar

• Microsoft (7,8 persen)

• Amazon (6,6 persen)

• Alphabet (6,6 persen)

• IBM (8,6 persen)

• Lockheed Martin (7,2 persen) *ketiga terbesar

• Caterpillar (7,5 persen).

Vanguard, pengelola aset terbesar kedua di dunia, tercatat menjadi investor institusional di:

• Caterpillar (9,8 persen) *terbesar

• Chevron (8,9 persen)

• Palantir (9,1 persen)

• Lockheed Martin (9,2 persen) *kedua terbesar

• Israel Elbit Systems (2 persen)

Dalam laporannya, Albanese mendesak tindakan hukum terhadap eksekutif yang terlibat atas dasar pelanggaran hukum humaniter internasional.

Tak hanya itu, ia juga menyerukan hukum perang, embargo senjata hingga penangguhan diplomatik ekonomi. Menurutnya, langkah ini harus diambil untuk menghentikan dukungan kepada "kampanye genosida."

"Pelapor Khusus mendesak negara anggota untuk menangguhkan semua perjanjian perdagangan dan hubungan investasi, dan menjatuhkan sanksi, termasuk pembekuan aset, pada entitas dan individu yang terlibat dalam kegiatan yang dapat membahayakan Palestina," beber dia.

Selain itu, ia juga mendesak agar negara anggota dapat menegakkan akuntabilitas, memastikan bahwa badan usaha menghadapi konsekuensi hukum atas keterlibatan mereka dalam pelanggaran serius hukum internasional.

Laporan ini nantinya akan diserahkan ke Dewan HAM PBB dan diharapkan juga memengaruhi badan-badan internasional lain seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Sementara itu, Misi Israel di Jenewa mengatakan laporan itu tidak berdasar secara hukum, memfitnah, dan merupakan penyalahgunaan jabatannya yang mencolok. Kantor perdana menteri Israel dan kantor luar negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Israel telah menolak tuduhan genosida di Gaza, dengan alasan haknya untuk membela diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan mengakibatkan 251 sandera, menurut angka-angka Israel.

Perang berikutnya di Gaza telah menewaskan lebih dari 56.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza dan menghancurkan daerah kantong itu menjadi puing-puing.