Pengamat Minta RI Abaikan Protes China soal Pengeboran Migas di Natuna
Jakarta, IDN Times – Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Eddy Pratomo, mengatakan keputusan pemerintah Indonesia mengabaikan protes China terkait pengeboran minyak dan gas di kawasan Natuna sudah tepat. Menurutnya, bukan kali pertama ini China melakukan protes atas kegiatan di kawasan yang mereka klaim sebagai Laut China Selatan (LCS).
Dengan demikian, kata dia, pemerintah Indonesia tidak sepatutnya terkejut dengan protes China.
“Seperti diketahui, lokasi pengeboran berada di landas kontinen Indonesia namun juga berada di dalam nine dash line (teritori yang diklaim miliki China),” kata Eddy dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Rabu (8/12/2021).
1. Sikap Indonesia di kawasan Natuna sesuai dengan hukum internasional
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan sikap Indonesia terhadap sengketa di LCS akan sesuai dengan hukum internasional. Di sisi lain, hukum internasional tidak mengakui kawasan LCS atau nine dash line sebagai teritori China.
“Reaksi pemerintah RI terhadap klaim ini sudah tepat dan konsisten, yang sejak awal sudah menolak keabsahan nine dash line ini. Arbitrase Tribunal UNCLOS tentang SCS 2016 juga telah mengkonfirmasi bahwa klaim sepihak Tiongkok bertentangan dengan hukum internasional,” tambah dia.
2. Protes dari China kehilangan konteks
Eddy, yang merupakan mantan Duta Besar RI untuk Jerman, menambahkan bahwa protes China telah kehilangan konteks. Penyebabnya, kegiatan eksplorasi di wilayah tersebut sudah selesai beberapa bulan lalu.
“Pengeboran telah berhasil tuntas pada 19 November 2021. Dengan demikian, protes China tidak relevan lagi diributkan, karena tujuan pengeboran ini sudah tercapai,” terang dia.
3. Lebih baik kedua negara sibuk memperkuat hubungan ekonomi
Terakhir, Eddy mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak ambil pusing dengan protes China. Ia menilai keputusan pemerintah juga tepat dengan mengerahkan sejumlah kapal untuk mengamankan kegiatan pengeboran.
Daripada sibuk mengurusi pengeboran di wilayah Natuna, Eddy berharap kedua negara bisa lebih sibuk untuk memperkuat hubungan ekonomi.
“Perhatian kita sebaiknya lebih diarahkan untuk mendorong lagi berbagai aktivitas ekonomi di perairan hak-hak berdaulat RI di Laut China Selatan,” tutur Eddy.
