Jakarta, IDN Times - Pemerintah Meksiko mengumumkan rencana penyusunan undang-undang baru penyaringan media sosial pada Jumat (2/10/2026). Regulasi tersebut mewajibkan platform digital menghapus konten yang berpotensi memicu tindakan kekerasan.
Langkah ini diambil guna membendung penyebaran konten ekstrem di ranah digital yang mengancam keselamatan publik. Perumusan aturan tersebut dipercepat usai terjadinya insiden penyerangan di sebuah sekolah di Meksiko utara pada Kamis (1/10/2026).
Insiden penyerangan terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 di Torreón, Negara Bagian Coahuila. Serangan mendadak tersebut berlangsung saat kegiatan belajar mengajar memasuki waktu pergantian jam pelajaran.
Peristiwa itu menewaskan seorang wakil kepala sekolah perempuan dan melukai empat orang lainnya. Seluruh korban luka, yang terdiri atas staf pengajar dan siswa, langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.
"Kedua mantan siswa ini tiba-tiba menyerang staf tata usaha sekolah dan beberapa murid, hingga menyebabkan wakil kepala sekolah meninggal dunia," terang Jaksa Agung Coahuila, Federico Fernández Montañez.
Sesaat setelah kejadian, polisi bersama warga berhasil mengamankan dua pemuda kembar berusia 18 tahun. Kedua tersangka ditangkap bersama barang bukti berupa senjata tajam dan bahan peledak rakitan. Berdasarkan hasil investigasi awal, aksi nekat tersebut dipicu emosi pribadi pelaku.
"Serangan ini diduga kuat dipicu oleh masalah pribadi atau amarah perorangan, dan sejauh ini aksi dilakukan dengan senjata tajam," ungkap Gubernur Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.
Penyelidikan lanjutan mengungkap jejak digital kedua pelaku yang aktif mengonsumsi konten ekstrem dan bergabung dalam forum kebencian daring. Muatan kekerasan di internet itu dinilai mempercepat keterasingan sosial pelaku hingga nekat menyerang mantan sekolah mereka.
Melalui payung hukum baru ini, pemerintah federal Meksiko mewajibkan seluruh penyedia platform media sosial menurunkan konten kekerasan secara proaktif guna mencegah peniruan tindak kejahatan. Presiden Meksiko menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab antara pengelola platform digital dan masyarakat.
"Tujuan aturan ini adalah agar platform digital memikul sebagian tanggung jawab dan tidak menyebarkan, mempromosikan, atau memperluas konten yang berkaitan dengan kejahatan serta kekerasan," tegas Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, dilansir Times of India.
Langkah pengetatan ruang siber di Meksiko ini sejalan dengan kebijakan sejumlah negara Amerika Latin lain, seperti Cile dan Argentina. Upaya bersama tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang aman bagi remaja sekaligus mencegah terulangnya insiden serupa.