Perangi Polusi, Belanda Akan Kurangi Penerbangan di Bandara Amsterdam

Pemangkasan penerbangan telah menjadi rencana yang kontroversial. Ini karena bandara tersebut merupakan salah satu pusat udara tersibuk di Eropa.

Pemerintah Belanda menginginkan pengurangan, sehingga dapat meminimalisir gangguan polusi dan kebisingan.

"Lebih sedikit pergerakan transportasi udara per tahun, lebih sedikit penerbangan dan lebih sedikit kebisingan pesawat di malam hari, dan penggunaan landasan pacu yang sebisa mungkin menimbulkan gangguan bagi daerah sekitarnya," kata pemerintah, dikutip dari Barron's.

"Ini adalah langkah-langkah yang diinginkan kabinet untuk mengurangi gangguan kebisingan di sekitar Schiphol mulai tahun depan," tambahnya.

Belanda memiliki target pemangkasan hingga 20 persen. Rencana saat ini yang diajukan baru 15 persen dan langkah lain akan diambil untuk lima persen sisanya.

Rencana Amsterdam masih membutuhkan persetujuan dari Komisi Eropa. Dialog antara kedua pihak masih terjadi sebelum keputusan akhir dibuat.

Mark Harbers, Menteri Infrastruktur Belanda, tetap fokus pada pengurangan kapasitas bandara.

"Penerbangan dapat memberikan banyak manfaat bagi Belanda, selama kita memperhatikan dampak negatifnya bagi masyarakat yang tinggal di dekat bandara," kata Harbers dikutip dari Deutsche Welle.

Departemen Transportasi Amerika Serikat (AS) sebelumnya pernah mengirim surat kepada Perdana Menteri Mark Rutte. Mereka menyampaikan kekhawatiran tentang rencana pemangkasan penerbangan tersebut.

Rencana Belanda telah mendapat penolakan dari maskapai penerbangan. Kelompok penerbangan internasional, termasuk IATA bersama Airlines for America, European Business Aviation Association, dan European Regions Airlines Association meminta Belanda membatalkan rencananya.

Dilansir Airport Technology, empat kelompok bisnis itu sudah membawa rencana keputusan Belanda ke pengadilan. Mereka meminta langkah itu tidak diterapkan pemerintah, yang mungkin akan habis masa jabatannya dalam waktu beberapa bulan ke depan.

"Dalam waktu beberapa bulan, pemerintah ini tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi parah yang mungkin timbul dari keputusan Schiphol, terutama yang berkaitan dengan hubungan dengan mitra dagang Belanda, dan hilangnya pekerjaan serta kesejahteraan di dalam negeri," kata IATA.

KLM Royal Dutch Airlines, yang basis operasinya di Schipol, juga keberatan dengan rencana pemerintah. Bahkan, maskapai itu telah memimpin gugatan hukum yang didasarkan atas kurangnya konsultasi dari pemerintah.

Tapi pengadilan banding memihak pemerintah. Kini KLM bersama rekan maskapai lain membawa masalah tersebut ke Mahkamah Agung setempat.