Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan memanggil kabinetnya untuk rapat darurat membahas krisis Gaza. Langkah ini dinilai tidak biasa karena dilakukan di tengah masa reses musim panas parlemen dan kabinet.
Rapat dijadwalkan menjelang pertemuan Starmer dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Skotlandia pada Senin (28/7/2025). Situasi Gaza akan menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan kedua pemimpin negara tersebut, dilansir The New Arab.
Starmer dilaporkan akan melobi Trump agar mengambil sikap lebih keras terhadap Israel. Ia juga akan mendorong realisasi gencatan senjata secepatnya untuk mengakhiri krisis kemanusiaan.
Tekanan ini dianggap perlu karena perundingan damai yang dimediasi AS di Qatar menemui jalan buntu. Ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris, Emily Thornberry, menilai hanya Trump yang akan didengarkan oleh pemerintah Israel.
"(Benjamin) Netanyahu hanya mendengarkan Trump, bahkan tidak selalu. Namun, seseorang harus berbicara dengan pihak Israel dan tidak akan ada yang bergerak dalam situasi mengerikan ini tanpanya," ujar Thornberry, dikutip dari The Guardian.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, juga dijadwalkan terbang ke New York untuk menghadiri konferensi PBB mengenai solusi dua negara.
Saat ini, Starmer sedang mengalami tekanan besar dari dalam negeri. Lebih dari 220 anggota parlemen telah menandatangani surat yang mendesak pemerintah Inggris segera mengakui negara Palestina.
Melansir The Telegraph, desakan juga datang dari internal Partai Buruh yang dipimpinnya. Sejumlah tokoh senior, termasuk Wakil Perdana Menteri Angela Rayner, mendukung seruan pengakuan tersebut.
Sebelumnya, Prancis telah mengumumkan akan mengakui Palestina pada September mendatang. Langkah Prancis ini meningkatkan ekspektasi publik agar Inggris melakukan hal serupa.
Namun, pemerintah Inggris sejauh ini masih bersikap hati-hati. Menurut Starmer, pengakuan akan dilakukan jika waktunya tepat dan menjadi bagian dari kesepakatan damai yang lebih luas.
Puluhan warga Palestina, termasuk anak-anak telah meninggal dunia akibat kelaparan di Gaza. Pada Minggu (26/7/2025), Israel mengumumkan jeda pertempuran di beberapa wilayah Gaza untuk memfasilitasi masuknya bantuan secara terbatas.
Inggris juga telah mengirimkan bantuan kemanusiaan lewat udara. Namun, upaya tersebut dinilai tidak cukup dan dikhawatirkan dapat membahayakan warga Palestina.
Anggota Parlemen Konservatif, Kit Malthouse, mengkritik kelambanan pemerintah merespons kelaparan di Gaza.
"Kedua pemimpin ini punya kekuatan untuk mengakhiri kelaparan dan pembunuhan di Gaza. Jika mereka gagal bertindak, sejarah tidak hanya akan mengingat kekejaman ini, tetapi juga akan mengingat mereka yang memilih untuk tidak menghentikannya," kata Malthouse.