Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada putra sulungnya pada Rabu (26/7/2023). Hun Sen merupakan salah satu pemimpin terlama di Asia, setelah hampir empat dekade menjadi Perdan Menteri Kamboja.
Mantan kader Khmer Merah itu sudah menguasai Kamboja sejak 1985, serta telah melenyapkan semua oposisi terhadap kekuasaannya.
Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpinnya menang telak dalam pemilu setelah mengamankan 82 persen suara.
Hun Manet, putra Hun Sen yang berusia 45 tahun, telah memenangkan kursi pertamanya di Parlemen. Dia akan menjadi bagian dari perubahan generasi kepemimpinan di Kamboja.
Hun Manet sendiri merupakan alumni Akademi Militer Amerika Serikat (AS) West Point. Dia pun meraih gelar master dari Universitas New York dan gelar doktor dari Universitas Bristol di Inggris. Semua jenjang pendidikan yang dilalui Hun Manet ada di bidang ekonomi.
Banyak anggota parlemen yang lebih muda diperkirakan bakal mengambil posisi menteri, termasuk putra bungsu Hun Sen.
Analis Kamboja, Ou Virak, mengatakan bahwa regenarasi di pemerintahan saja belum cukup. Anggota muda harus membuktikan dengan menciptakan kebijakan yang hebat.
“Akan ada perubahan yang jelas dalam gaya kepemimpinan. Pergeseran kekuasaan ke generasi muda membuat pembahasan tentang kebijakan yang hebat menjadi sedikit lebih hidup," kata dia, dikutip dari Associated Press.
Hun Sen pernah mengatakan bahwa dia akan menyerahkan jabatan perdana menteri kepada anaknya setelah pemungutan suara. Namun, ia tidak pernah mengungkap rencananya untuk pensiun dari dunia politik.
“Bahkan jika saya bukan lagi perdana menteri, saya akan tetap mengontrol politik sebagai ketua partai yang berkuasa." kata Hun Sen saat itu, dilansir dari The New York Times.
Partai Rakyat Kamboja selalu menjadi kunci utama untuk menyapu bersih pemilihan umum. Pemerintahannya telah menekan semua oposisi selama bertahun-tahun dengan memenjarakan puluhan kritikus dan menutup media berita independen.
Washington mengatakan bahwa pemilu yang digelar di Kamboja tidak adil dan tidak bebas. Ini merujuk pada pola ancaman dan pelecehan terhadap oposisi politik, media, dan masyarakat sipil.
"Tindakan ini menolak suara dan pilihan rakyat Kamboja dalam menentukan masa depan negara mereka," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, dikutip dari Al Jazeera.
Miller juga mengatakan, Washington sedang bersiap untuk memberlakukan pembatasan visa pada beberapa individu di Kamboja karena sudah merusak demokrasi dan menghentikan beberapa program bantuan.
Tak hanya itu, Uni Eropa juga menyesalkan Partai Cahaya Lilin yang dikecualikan pada proses pemilu. Mereka serta menyerukan agar tokoh-tokoh oposisi yang ditahan segera dibebaskan.