PM Mongolia Mundur Usai Dituduh Korupsi  

Pada Senin, ratusan anak muda berkumpul di alun-alun depan gedung parlemen sambil mengangkat plakat putih bertuliskan tuntutan mereka. Massa juga meneriakkan slogan “pengunduran diri itu mudah” sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah.

Aksi ini merupakan puncak dari kekecewaan publik terhadap dugaan korupsi dan ketidakadilan sosial yang dianggap sudah mengakar.

Kemarahan masyarakat mulai meluas sejak bulan lalu, terutama setelah muncul kecurigaan terkait gaya hidup mewah keluarga Oyun-Erdene. Sejak saat itu, ratusan mahasiswa rutin menggelar aksi demonstrasi di ibu kota.

Dalam pidatonya di parlemen, Oyun-Erdene membantah terlibat dalam praktik korupsi. Ia justru menuding bahwa aksi demonstrasi sengaja diorganisir untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Ia juga memperingatkan bahwa pemaksaan pengunduran dirinya bisa memicu ketidakstabilan politik dan kekacauan ekonomi.

Namun, peringatannya tak cukup untuk mempertahankan posisinya. Hanya 44 anggota parlemen yang menyatakan dukungan, sementara 38 lainnya menolak.

Jumlah tersebut jauh dari ambang batas 64 suara dari total 126 kursi parlemen yang diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan terhadapnya, sehingga memaksanya mundur.

Sejak menjabat pada 2021, peringkat Mongolia dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dirilis Transparency International mengalami penurunan. Kekhawatiran terhadap memburuknya ekonomi dan meningkatnya biaya hidup turut memperbesar tekanan terhadap pemerintah.

“Mongolia berada di peringkat ke-114 dari 180 negara dalam CPI 2024,” tulis Transparency International, dikutip oleh Xinhua pada 11 Februari 2025.

Meski mempertahankan skor CPI sebesar 33 pada 2023 dan 2024, Mongolia hanya naik tujuh peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. CPI sendiri menilai 180 negara dan wilayah berdasarkan persepsi terhadap tingkat korupsi di sektor publik, menggunakan skala dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih).