PM Pakistan akan Kembali Hadapi Mosi Tidak Percaya

Pakistan, negara di Asia Selatan yang mayoritas penduduknya Islam, sedang mengalami krisis politik. Ini dipicu ketika PM Khan dan sekutunya memblokir mosi tidak percaya anggota parlemen oposisi yang akan menggulingkannya. Di waktu yang sama, PM Khan meminta parlemen dibubarkan. 

Masalah rumit itu harus ditangani oleh Mahkamah Agung untuk menemukan legalitasnya, pihak PM Khan atau pihak oposisi yang memiliki kekuatan hukum.

Pada hari Kamis, akhirnya diputuskan bahwa langkah pemblokiran mosi tidak percaya di parlemen "dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum dan dikesampingkan," kata pengadilan memutuskan, dikutip Al Jazeera.

Persidangan itu dipimpin oleh Hakim Ketua Umar Ata Bandial. Dia membacakan keputusannya "Dinyatakan bahwa semua tindakan yang dimulai ... untuk tujuan mengadakan pemilu untuk memilih majelis (parlemen) baru - termasuk tetapi tidak terbatas pada penunjukan Perdana Menteri dan kabinet sementara - tidak memiliki kekuatan hukum dan dengan ini dibatalkan."

Pendukung oposisi segera berteriak dengan keras. Para pemimpin oposisi juga keluar dari ruang pengadilan dengan menunjukkan tanda-tanda kemenangan.

PM Khan jelas akan menghadapi masalah yang sulit. Keputusan pembubaran parlemen dan untuk mengadakan pemilu secara cepat, telah dinilai tidak sah oleh pengadilan tinggi.

Parlemen Pakistan terdiri dari 342 kursi. Sebelumnya, pihak oposisi mengklaim telah mengumpulkan 172 suara, cukup untuk menggulingkan PM Khan dari jabatannya lewat mosi tidak percaya.

Upaya yang gagal untuk menggulingkan PM Khan dari kekuasaan, kini menemukan kesempatan. Parlemen Pakistan kemungkinan akan kembali menggelar mosi tidak percaya pada hari Sabtu.

Dilansir BBC, jika oposisi memenangkan suara dalam mosi tidak percaya, maka partai-partai oposisi diperkirakan akan menunjuk PM Pakistan baru yang dapat berkuasa hingga Agustus 2023.

Jika oposisi memenangkan episode kekacauan politik Pakistan kali ini, maka negara itu akan kembali mengukuhkan sejarah, bahwa jabatan Perdana Menteri tidak pernah diselesaikan secara penuh.

Sejak Pakistan merdeka, beberapa kudeta militer terjadi dan beberapa kali memiliki PM. Tapi belum ada PM yang menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu masa jabatan penuh. Mereka dipecat atau digulingkan ketika masih dalam separuh permainan.

Imran Khan, awalnya sangat populer dengan janji mengatasi korupsi dan nepotisme. Dia adalah mantan kapten olahraga Kriket yang terkenal. Dia memasuki politik dan mulai menjabat sebagai PM pada tahun 2018 lalu.

Tapi selama memimpin, ekonomi Pakistan tak kunjung membaik. Militer Pakistan yang kuat dan berpengaruh, juga sepertinya mengambil posisi di pinggir, tak lagi mendukung Imran Khan.

Dilansir Bloomberg Quint, dalam beberapa bulan terakhir, Khan juga terlihat berselisih dengan tentara negara Asia Selatan karena masalah kebijakan luar negeri serta ekonomi. Dia bentrok dengan para jenderal Pakistan, tentang ketidak-setujuannya dengan panglima militer atas promosi. Itu dilihat merusak hubungan penting yang sebenarnya telah membantunya berkuasa.

Pemimpin oposisi Shehbaz Sharif dari Liga Muslim Pakistan Nawaz (PML-N), memiliki kemungkinan mengambil alih kekuasaan jika Imran Khan benar-benar kalah dalam mosi tidak percaya. Sharif mengatakan putusan MA tersebut sebagai "hari yang sangat penting" bagi Pakistan.

Maulana Fazalur Rehman, kepala aliansi oposisi Gerakan Demokratik Pakistan (PDM), juga mengatakan, "(keputusan) ini adalah kemenangan konstitusi dan seluruh bangsa." Imran Khan, mungkin akan kehilangan kekuasaannya dalam waktu dekat.