PNS Hong Kong Rencanakan Turun ke Jalan pada Jumat Malam

Sekelompok PNS yang mengorganisir protes pada Jumat malam menyampaikan sebuah surat terbuka dengan isi berupa lima tuntutan kepada pemerintah, terutama Lam dan kepolisian. Tuntutan-tuntutan tersebut adalah:

1. Cabut RUU Ekstradisi sepenuhnya

2. Berhenti menyebut aksi-aksi protes itu sebagai kerusuhan

3. Hapus seluruh tudingan terhadap mereka yang dipenjara [sepanjang demonstrasi berlangsung]

4. Bentuk komisi pencari fakta yang independen

5. Mulai lakukan reformasi politik

"Saat ini warga Hong Kong ada di ujung keruntuhan. HK selalu bersikap baik dan menikmati kebebasan yang sangat luas selama ini. Menyedihkan sekali sekarang kita menyaksikan penindasan yang ekstrem," tulis mereka dalam surat tersebut.

Keputusan para PNS untuk ikut turun ke jalan mungkin menjadi pertanyaan mengingat biasanya, di banyak negara, warga dengan profesi itu menjauhkan diri dari demonstrasi terhadap institusi yang turut mereka wakili. Menyusul pengumuman bahwa mereka tetap akan melakukannya, pemerintah pun mengeluarkan peringatan kepada 180.000 PNS.

"Dalam momen yang sulit ini, kolega-kolega pemerintah harus tetap bersatu dan bekerja sama untuk menjunjung nilai-nilai inti dari pelayanan sipil dan dilarang memengaruhi operasional pemerintah yang efektif," tulis pemerintah dalam pernyataan itu.

Sementara itu, polisi Hong Kong mengumumkan telah menangkap delapan peserta protes, termasuk salah satunya adalah seorang aktivis pro-kemerdekaan. Mereka ditahan karena dicurigai memiliki senjata tajam dan peledak. Menurut keterangan polisi, polisi anti-huru-hara melakukan penggerebekan pada Kamis malam (1/8).

Lokasinya sendiri adalah sebuah bangunan industri Hong Kong. Mereka mengaku menemukan sejumlah bom molotov dan senjata. Dikutip dari The Guardian, penangkapan dilakukan terhadap tujuh laki-laki dan satu perempuan yang berusia antara 24 sampai 31 tahun. Salah satunya adalah Andy Chan. Ia merupakan pendiri Partai Nasional Hong Kong yang sudah dilarang aktif pada tahun lalu.

Situasi yang dihadapi para peserta protes tidak mudah karena otoritas Hong Kong mulai membawa satu per satu dari mereka ke meja hijau. Pada Rabu (31/7), sebanyak 40 orang hadir di pengadilan. Di antaranya berprofesi sebagai pilot dan pelajar. Mereka mendapatkan tuduhan sebagai pelaku kerusuhan dan diancam sampai 10 tahun penjara.

Kelompok-kelompok pembela HAM menilai tudingan tersebut menunjukkan sebuah "ketidakpedulian yang menyolok mata" terhadap hak-hak warga sipil. Ancaman mengadili demonstran dengan pasal melakukan kerusuhan dianggap sebagai cara otoritas untuk membungkam para kritik. Mayoritas keluar setelah membayar denda Rp1,8 juta.

Protes di Hong Kong sendiri sudah berjalan lebih dari dua bulan. Apa yang diawali oleh pembahasan RUU Ekstradisi dari Hong Kong ke Tiongkok itu berkembang dan meluas menjadi soal penolakan terhadap campur tangan Beijing, kekerasan oleh kepolisian, sampai tuntutan agar Lam mundur dari posisinya.

Pemerintah Tiongkok pun menuding negara-negara Barat punya andil di dalamnya. Seorang pejabat diplomatik, Yang Jiechi, mengatakan kepada kantor berita Xinhua bahwa pemerintah-pemerintah negara Barat merancang pertemuan dengan pemimpin protes dan mendukung aksi mereka.

"Harus diperjelas bahwa Amerika Serikat dan beberapa pemerintah negara Barat...secara terus-menerus mengipasi api yang adalah situasi di Hong Kong," ucapnya. "Tiongkok mengungkapkan kejengkelan dan rasa tidak setuju yang kuat...serta meminta mereka segera berhenti campur tangan terhadap urusan Hong Kong dalam bentuk apa pun."