Polandia Berencana Tingkatkan Anggaran Pertahanan untuk Tahun 2025

Dilansir Associated Press, Perdana Menteri Donald Tusk menyampaikan negaranya memiliki masalah keamanan yang tinggi, ia menggambarkan usulan anggaran tersebut sebagai "dermawan" dan masih mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

"Ini adalah upaya yang hebat, tetapi tidak ada jalan untuk mundur," kata Tusk.

Menteri Keuangan Andrzej Domanski mengatakan usulan belanja pertahanan akan mencapai 4,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tiinggi dibandingkan dengan 4,2 persen PDB tahun ini, yang menjadikan Polandia sebagai pemimpin di Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan di Uni Eropa (UE).

Tusk mengatakan biaya pertahanan tersebut akan berupa konstruksi dan kekuatan dan akan berkontribusi untuk memperkuat keamanan, termasuk keamanan energi.

Polandia telah mengalokasikan sekitar 4,6 miliar zloty (Rp18,3 triliun) untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama, yang diharap mulai beroperasi pada tahun 2035. Dalam beberapa tahun terakhir Polandia telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungannya pada sumber energi yang berasal dari Rusia, seperti gas dan minyak.

Polandia telah meminta UE membantu dalam belanja pertahanan, yang akan secara signifikan meringankan anggaran nasional. Permintaan ini karena negara tersebut berbagi perbatasan luar UE dengan Rusia dan Ukraina yang dilanda perang.

"Kami tengah berdiskusi serius dengan UE mengenai kemungkinan memasukkan beberapa item pertahanan ini ke dalam anggaran UE karena kami adalah negara garis depan dan kami bertanggung jawab atas seluruh UE," kata pihak pemerintah Polandia, dikutip dari Euractiv.

Pihak tersebut mengungkapkan pembicaraan masih berlangsung, dan hasilnya diharapkan muncul sebelum akhir September, ia mengatakan jika 1 persen saja ditransfer itu akan menjadi sebuah keberhasilan.

Anggaran tahun depan akan menjadi yang pertama disusun oleh pemerintahan baru yang dipimpin Tusk dari Platform Sipil, yang menggantikan kabinet konservatif PiS pada akhir tahun lalu. Rencana anggaran akan dibahas dengan serikat pekerja dan memerlukan persetujuan dari anggota parlemen dan Presiden Andrzej Duda.

Rencana meningkatkan pengeluaran untuk pertahanan akan berdampak terhadap defisit anggaran yang lebih tinggi daripada tahun ini. Komisi Eropa baru-baru ini membuka prosedur defisit berlebihan terhadap Warsawa.

Pihak pemerintah Polandia menjelaskan defisit yang lebih tinggi diperlukan untuk mengimbangi pengeluaran yang berlebihan dari pemerintah sebelumnya, yang memerintah Polandia selama delapan tahun terakhir.

“Sayangnya, kami harus mulai melunasi utang setelah PiS berkuasa."

Pertumbuhan ekonomi Polandia diperkirakan mencapai 3,9 persen tahun depan, dibandingkan dengan 3,1 persen pada tahun ini. Tingkat inflasi diperkirakan mencapai 5 persen, naik dari sekitar 4 persen tahun ini. Defisit akan mencapai 289 miliar zloty (Rp1,1 kuadriliun).