Polemik Hijab di Azerbaijan: Antara Sekularisme dan Hak Agama

Polemik ini menguat setelah Azerbaijan memberlakukan aturan baru pada bulan lalu yang melarang siswa mengenakan pakaian yang dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme dalam pendidikan. Aturan tersebut tidak secara eksplisit menyebut jilbab, tetapi penerapannya berdampak pada guru dan siswa yang mengenakan penutup kepala tersebut.

Aliyeva bukan satu-satunya orang yang terdampak. Sejumlah guru dan siswa dilaporkan tidak diizinkan memasuki sekolah karena aturan berpakaian itu. Pada Senin, Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan menyatakan telah menahan 37 orang karena mengganggu ketertiban umum saat melanggar aturan baru tersebut.

Bagi Aliyeva, persoalannya bukan sekadar pilihan pakaian. Ia memandang aturan tersebut telah menghalangi haknya untuk bekerja dan hak putrinya untuk memperoleh pendidikan.

“Hak konstitusional kami untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan tanpa hambatan harus ditegakkan,” ujarnya.

Pemerintah, melalui Departemen Pendidikan Kota Baku, telah mengumumkan sekolah-sekolah akan dipantau untuk menilai kepatuhan terhadap aturan tersebut. Langkah ini menandakan bahwa penerapan ketentuan berpakaian di lingkungan pendidikan akan terus menjadi perhatian otoritas.

Di sisi lain, sebagian masyarakat mendukung kebijakan itu dengan alasan sekolah negeri perlu menerapkan aturan seragam yang sama bagi semua siswa. Mereka menilai praktik keagamaan tidak seharusnya menentukan kebijakan berpakaian di ruang pendidikan publik.

Timur Rzayev, warga Baku, menilai perdebatan tersebut telah dipolitisasi. Menurutnya, keputusan pemerintah mengenai seragam sekolah semestinya dipatuhi, bukan terus diperdebatkan.

“Ada keputusan pemerintah mengenai penerapan aturan seragam,” kata Rzayev.

Ia juga menentang penggunaan jilbab oleh anak perempuan berusia di bawah 18 tahun. Menurutnya, keputusan tersebut kerap mencerminkan keinginan orang tua, bukan pilihan anak itu sendiri.

“Kami adalah negara sekuler yang menghormati hak-hak orang beragama,” ujarnya.

Perdebatan mengenai jilbab di sekolah tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan landasan konstitusional Azerbaijan. Pada masa Uni Soviet, praktik keagamaan dibatasi oleh negara dan masyarakat tidak memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan tradisi keagamaannya. Setelah merdeka, pembatasan tersebut dilonggarkan sehingga warga memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan keyakinan masing-masing.

Kini, Azerbaijan menghadapi pertanyaan mengenai bagaimana kebebasan tersebut diterapkan di sekolah negeri. Konstitusi negara itu menempatkan sekularisme dan kebebasan beragama dalam kerangka hukum yang sama.

Pasal 7 Konstitusi Azerbaijan mendefinisikan negara tersebut sebagai negara sekuler. Sementara itu, Pasal 18 mengatur pemisahan agama dan negara serta karakter sekuler sistem pendidikan publik. Namun, Pasal 48 menjamin kebebasan hati nurani.

Ketiga ketentuan tersebut menjadi latar perdebatan mengenai apakah pembatasan jilbab di sekolah merupakan penerapan prinsip sekularisme atau justru berpotensi membatasi hak individu untuk menjalankan keyakinan.

Sheikh-ul-Islam Allahshukur Pashazade, ketua Dewan Muslim Kaukasus, menyebut bahwa jilbab sebagai kewajiban agama yang penting. Meski demikian, ia mengatakan masyarakat tidak dapat menentang keputusan negara, tetapi tetap dapat menyampaikan pandangan mereka sebagai warga negara.

Pashazade juga mengkritik demonstrasi yang mengganggu kegiatan sekolah. Ia menilai persoalan tersebut telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan menyarankan para pengkritik menyampaikan keberatan kepada menteri terkait.

Pandangan berbeda disampaikan Natiq Jafarli, pemimpin Partai REAL yang beroposisi. Ia menilai persoalan jilbab di sekolah perlu dibahas lebih lanjut, termasuk kemungkinan mencari jalan tengah bagi siswa sekolah dasar.

“Persoalan siswi yang mengenakan jilbab perlu didiskusikan. Sekolah negeri seharusnya menetapkan sejumlah pengaturan kompromi bagi murid sekolah dasar,” kata Jafarli.

Ia membedakan posisi siswa dan guru dalam persoalan tersebut. Menurutnya, siswa membutuhkan ruang diskusi untuk menemukan pengaturan yang sesuai, sedangkan pembatasan cara berpakaian terhadap guru dewasa merupakan pendekatan yang keliru.

Azer Rashidoglu, ketua organisasi riset sosial Tolerance Public Association yang berbasis di Azerbaijan, bahkan menilai aturan baru tersebut tidak sejalan dengan Konstitusi. Ia mendorong warga yang terdampak untuk menempuh jalur hukum.

“Mereka yang haknya dilanggar seharusnya bersama-sama mencari pemulihan hukum melalui pengadilan dan memperjuangkan hak mereka dengan cara damai serta sesuai hukum,” ujarnya.

Perdebatan mengenai jilbab di Azerbaijan juga merembet ke hubungan luar negeri, khususnya dengan Turki, salah satu sekutu terdekat negara tersebut.

Oktay Saral, penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengecam kebijakan Azerbaijan. Melalui unggahan di media sosial X, ia mempertanyakan keputusan sekolah yang menolak siswa berjilbab memasuki lingkungan pendidikan.

“Membiarkan seorang siswa yang menutup kepalanya karena keyakinan berdiri di gerbang sekolah—bagaimana hal itu bisa diterima oleh hati nurani atau rasa keadilan siapa pun?” tulis Saral.

Komentar tersebut langsung mendapat tanggapan dari Partai Yeni Azerbaijan (YAP), partai yang berkuasa di Azerbaijan. Pada Selasa, YAP menyebut pernyataan Saral tidak bertanggung jawab dan memperingatkan bahwa komentarnya berisiko merusak hubungan antara kedua negara yang selama ini menjalin hubungan erat.

Dari pihak Azerbaijan, Zahid Oruj, ketua komite hak asasi manusia di Majelis Nasional, membantah bahwa aturan berpakaian itu merupakan bentuk diskriminasi agama atau serangan terhadap kebebasan berekspresi.

“Tidak ada larangan mengenakan jilbab di luar sekolah, dan tujuan utamanya adalah mempertahankan aturan seragam di lingkungan pendidikan,” kata Oruj kepada Al Jazeera.

Ia juga menekankan bahwa banyak warga Azerbaijan yang tidak mengenakan jilbab, tetapi tetap menganggap Al-Qur’an sebagai kitab suci dan percaya kepada Tuhan. Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai aturan berpakaian sekolah tidak semestinya disamakan dengan sikap memusuhi agama.

Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional Azerbaijan turut mengkritik apa yang mereka sebut sebagai politisasi perdebatan tersebut.

Meski demikian, polemik ini belum menjawab persoalan yang dihadapi Aliyeva dan siswa lain yang terdampak. Di satu sisi, pemerintah mempertahankan aturan berpakaian atas nama sekularisme pendidikan. Di sisi lain, para pengkritik menilai kebijakan itu berisiko membatasi hak bekerja, hak memperoleh pendidikan, dan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

Bagi Aliyeva, perdebatan tersebut bukan sekadar soal prinsip atau kebijakan negara. Ia ingin kembali mengajar setelah 23 tahun menekuni profesinya, sementara putrinya juga ingin mendapatkan pendidikan tanpa terhalang pakaian yang dikenakannya. Ia menyatakan akan terus memperjuangkan persoalan itu melalui jalur yang tersedia.