Partai Berkuasa Azerbaijan Minta Turki Tak Ikut Campur Urusan Internal
- Partai Azerbaijan Baru memprotes pernyataan penasihat presiden dan anggota parlemen Turki, yang dinilai menjalankan kampanye informasi agresif, bias, serta mencemarkan nama baik Azerbaijan.
- YAP menolak tuduhan terkait hubungan Azerbaijan-Israel, menegaskan dukungan bagi Palestina dan solusi dua negara, serta mengkritik penggunaan isu jilbab sebagai alat politik.
- YAP menegaskan prinsip “satu bangsa, dua negara” tidak membolehkan intervensi internal; politikus Turki diminta menghormati kedaulatan, konstitusi, dan menghindari pernyataan terhadap Ilham Aliyev.
Jakarta, IDN Times - Partai berkuasa di Azerbaijan, Partai Azerbaijan Baru (YAP), memprotes pernyataan Penasihat Presiden Turki Oktay Saral dan sejumlah anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). YAP menuding mereka terlibat dalam kampanye informasi yang dinilai mencemarkan nama baik Azerbaijan dan meminta para politikus Turki menghormati kedaulatan negaranya.
Dilansir AzerNEWS pada Selasa (13/10/2026), YAP menilai kampanye melalui sejumlah media dan platform media sosial di Turki belakangan makin agresif dan sistematis. Partai yang dipimpin Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev itu juga menuding media-media tersebut menyebarkan informasi palsu dan bias.
1. YAP menolak tuduhan mengenai hubungan Azerbaijan-Israel
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (commons.wikimedia.org/Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan) Dalam pernyataan yang dikutip AzerNEWS, YAP menolak upaya mendistorsi hubungan Azerbaijan-Israel dan menjadikannya dasar tuduhan politik terhadap Azerbaijan. Partai tersebut menegaskan bahwa hubungan kedua negara berjalan normal berdasarkan hukum internasional dan kepentingan bersama.
YAP juga menegaskan dukungan Azerbaijan terhadap hak-hak sah rakyat Palestina serta bantuan keuangan dan kemanusiaan yang telah diberikan. Partai tersebut menyebut Aliyev berulang kali mendukung penyelesaian masalah Palestina berdasarkan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
2. YAP kritik penggunaan isu jilbab sebagai alat politik
potret siswi mengenakan jilbab (pexels.com/contact me +923323219715) YAP menilai pernyataan Saral dan anggota parlemen dari AKP mengabaikan tatanan konstitusional Azerbaijan serta landasan hukum kebebasan beragama di negara tersebut. Partai itu juga menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan semangat persaudaraan Azerbaijan dan Turki serta berpotensi memicu ketegangan artifisial di ruang publik.
YAP menegaskan bahwa Azerbaijan merupakan negara sekuler yang menjamin kebebasan beragama dan memperlakukan pemeluk semua agama secara setara. Menurut partai tersebut, kebijakan pendidikan Azerbaijan berlandaskan prinsip kesetaraan, sekularisme, supremasi hukum, dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara.
Partai itu meminta pemerintah AKP menghentikan penggunaan isu sensitif seperti jilbab sebagai alat manipulasi politik dan pemecah belah. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak mendukung persatuan rakyat Turki maupun solidaritas dunia muslim secara menyeluruh.
3. YAP tegaskan prinsip hubungan dua negara merdeka
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (commons.wikimedia.org/Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan) YAP mengingatkan bahwa hubungan Azerbaijan dan Turki berlandaskan prinsip "satu bangsa, dua negara". Menurut partai tersebut, prinsip itu merujuk pada satu bangsa dengan dua negara merdeka, bukan izin bagi salah satu negara untuk mencampuri urusan internal atau memaksakan pendekatan politik dan ideologinya kepada negara lain.
Mereka juga mempersoalkan pernyataan yang menghina dan mencemarkan nama baik Aliyev. Partai tersebut menyebut pernyataan itu telah memicu kemarahan publik Azerbaijan.
YAP meminta para politikus Turki, terutama pejabat tinggi negara, bertanggung jawab atas pernyataan mereka serta menghormati kedaulatan, tatanan konstitusional, dan urusan dalam negeri Azerbaijan. Partai tersebut juga meminta mereka menghindari tindakan yang dapat merusak hubungan kedua negara.
