Jakarta, IDN Times - Polisi Korea Selatan (Korsel) dilaporkan telah menggeledah kantor Presiden Yoon Suk-yeol, serta beberapa departemen kepolisian. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka menyelidiki terhadap upaya Yoon untuk memberlakukan darurat militer pekan lalu.
Penggeledahan juga dilakukan di kantor Polisi Metropolitan Seoul dan Pengawal Polisi Majelis Nasional.
Yoon disebut tidak berada di gedung kantor presiden saat penggeledahan dilakukan, dikutip dari Yonhap, Rabu (11/12/2024).
Yoon Suk Yeol juga dinyatakan sebagai tersangka dalam penyelidikan lintas lembaga, usai menerapkan status darurat militer pekan lalu.
Yoon juga dilarang bepergian ke luar negeri untuk sementara, sambil menunggu penyelidikan tersebut. Yoon bakal diselidiki dengan tuduhan pengkhianatan.
Larangan bepergian ini diberlakukan oleh Kementerian Kehakiman usai kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi atau CIO telah mengajukan permintaan tersebut.
Sebelumnya, Yoon terhindar dari upaya pemakzulan. Pada Sabtu (7/12/2024), enam partai oposisi yang mengusulkan pemakzulan Yoon, termasuk oposisi utama Partai Demokrat, gagal mencapai kuorum dengan minimal 200 anggota.
Upaya untuk menggulingkan Yoon adalah buntut keputusannya mengumumkan dekrit darurat militer. Yoon mencabut dekrit tersebut beberapa jam setelahnya dan meminta maaf kepada publik.
Dekrit darurat militer Yoon memicu kritik, termasuk dari partainya sendiri, People Power Party (PPP). Meski begitu, partai tersebut menentang pemakzulan sebab khawatir kursi kepresidenan akan jatuh ke kaum liberal.
Setelah usulan pemakzulan ditolak, anggota partai oposisi berunjuk rasa di dalam Majelis Nasional. Mereka menyerukan pemakzulan atau pengunduran diri Yoon.
Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae Myung, mengatakan partainya akan mempersiapkan usulan pemakzulan baru.
"Kami pasti akan memakzulkan Yoon, yang merupakan risiko terbesar bagi Korsel. Kami pasti akan mengembalikan negara ini ke keadaan normal sebelum Hari Natal atau akhir tahun," ujarnya.