Polisi Turki Tangkap Ratusan Aktivis Anti-NATO Jelang KTT di Ankara

Aksi protes di pusat kota Ankara tersebut digerakkan oleh Partai Komunis Turki (TKP). Petugas mengamankan lebih dari 100 anggota dan pengurus partai saat mereka mencoba melakukan aksi jalan kaki di Alun-Alun Kizilay.

Polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata setelah massa yang membawa bendera menolak untuk membubarkan diri. Rekaman video di lokasi memperlihatkan ketegangan yang terjadi saat petugas menyita spanduk protes dari tangan para aktivis.

Tindakan tegas kepolisian ini mendapat kritik dari kelompok oposisi yang menilai penahanan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

"Pemerintah menggunakan momen KTT NATO ini sebagai alasan untuk membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan penahanan," kata Ketua Bersama Partai DEM Turki, Tuncer Bakirhan.

Pemerintah Turki memperketat sistem keamanan di ibu kota untuk menyambut delegasi dari 32 negara anggota NATO. Kantor Gubernur Ankara melarang segala bentuk unjuk rasa, aksi mogok makan, hingga pembagian selebaran dari akhir Juni hingga Juli 2026.

Aparat keamanan juga memasang barikade kawat berduri dan menutup sejumlah akses jalan utama bagi kendaraan umum. Selain itu, otoritas setempat mengosongkan beberapa asrama mahasiswa secara mendadak untuk dijadikan tempat tinggal sementara bagi personel polisi.

Kebijakan sterilisasi kota ini menuai kritik dari aktivis hak asasi manusia karena dianggap mengorbankan hak kebebasan sipil masyarakat.

"Pemerintah ingin membungkam suara masyarakat yang menentang kebijakan perang dan aliansi militer NATO," kata Anggota Parlemen dari Partai Buruh, Sevda Karaca, dikutip dari The Star.

Meskipun ada pembatasan ketat di Ankara, unjuk rasa serupa tetap terjadi di kota-kota besar lainnya seperti Istanbul dan Izmir. Di Istanbul, ratusan demonstran berjalan kaki secara damai dari Lapangan Taksim menuju Dolmabahce dengan pengawalan polisi.

Sementara itu, kelompok aktivis di Izmir menggelar aksi jalan kaki menuju markas Komando Darat Sekutu NATO. Mereka memprotes kebijakan NATO yang meminta negara-negara anggotanya untuk menaikkan anggaran pertahanan dalam jumlah besar.

Perwakilan serikat pekerja menegaskan bahwa anggaran militer tersebut seharusnya dialihkan untuk membiayai kebutuhan publik yang lebih mendesak bagi rakyat.

"Kami membutuhkan lebih banyak lapangan pekerjaan dan sekolah, bukan senjata atau rudal," tegas Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Progresif Turki, Arzu Cerkezoglu.