Polisi Zimbabwe Tangkap Nabi Palsu yang Eksploitasi 251 Anak

Juru bicara polisi Paul Nyathi mengatakan bahwa anak-anak tersebut dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas fisik demi kepentingan pimpinan sekte tersebut. Dari 251 anak yang diselamatkan polisi, 246 diantaranya tidak memiliki akta kelahiran.

“Polisi menemukan bahwa semua anak usia sekolah tidak mengikuti pendidikan formal dan menjadi sasaran eksploitasi sebagai buruh murah, melakukan pekerjaan kasar atas nama diajarkan keterampilan hidup,” kata Nyathi pada Rabu (13/3/2024) dalam sebuah pernyataan, dikutip Associated Press.

Di kompleks tersebut, pihak berwenang juga menemukan 16 kuburan yang tidak terdaftar, termasuk milik tujuh bayi.

Tabloid milik negara H-Metro memperlihatkan para perempuan, yang mengenakan pakaian putih dan penutup kepala, berdebat dengan polisi dalam penggerebekan itu. Mereka menuntut pengembalian anak-anak mereka yang dimasukkan ke dalam bus polisi.

“Mengapa mereka mengambil anak-anak kami? Kami merasa nyaman di sini. Kami tidak punya masalah di sini,” teriak salah seorang perempuan dalam video yang diunggah di media sosial X.

Para penganut sekte tersebut menggambarkan tempat itu sebagai tanah perjanjian mereka.

“Keyakinan kami bukan dari kitab suci, kami mendapatkannya langsung dari Tuhan yang memberikan aturan bagaimana kami bisa masuk surga. Tuhan melarang pendidikan formal karena pelajaran yang didapat di sekolah tersebut bertentangan dengan perintahnya,” kata salah satu ajudan Chokurongerwa dalam wawancara dengan surat kabar tersebut.

Kelompok apostolik, yang memasukkan kepercayaan tradisional ke dalam doktrin Pantekosta, sangat populer di negara Afrika bagian selatan.

Hanya ada sedikit penelitian mengenai gereja-gereja Apostolik di Zimbabwe, namun studi UNICEF memperkirakan gereja-gereja ini adalah denominasi agama terbesar dengan sekitar 2,5 juta pengikut di negara berpenduduk 15 juta jiwa itu. Beberapa kelompok menganut doktrin yang menuntut agar pengikutnya tidak memberikan pendidikan formal bagi anak-anak mereka, begitu juga dengan obat-obatan dan perawatan medis. 

Namun dalam beberapa tahun terakhir, kelompok lainnya mulai mengizinkan anggota mereka mengunjungi rumah sakit dan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah, menyusul kampanye intensif yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah.