Prancis Kecam Larangan Masuk Israel terhadap Tokoh Oposisi

Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan larangan tersebut sebagai tanggapan atas kritik keras Melenchon terhadap pendudukan dan aksi genosida Israel di Gaza. Menteri Dalam Negeri Israel, Gideon Sa'ar, menuduh politikus veteran sekaligus kandidat presiden Prancis itu telah menyebarkan fitnah keji terhadap negaranya. Tuduhan ini merujuk pada janji kampanye Melenchon pekan lalu yang berencana mengambil tindakan langsung guna membantu warga Palestina jika terpilih dalam pemilihan presiden April 2027.

Dalam pidatonya pada Sabtu lalu, Melenchon berjanji akan mengerahkan kapal Prancis untuk mengawal armada kapal warga sipil yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia juga menolak pencaplokan bertahap di Tepi Barat, Lebanon selatan, dan Dataran Tinggi Golan, serta bertekad melindungi komunitas Kristen yang teraniaya di Palestina dan Lebanon. Sebelumnya, militer Israel telah memblokade Gaza sejak 2007 dan beberapa kali merazia armada bantuan serupa serta menahan para aktivis di laut.

"Israel akan menanggapi tegas pihak yang berusaha merugikannya dan tidak akan mengizinkan individu yang bertindak melawan Israel serta menghasut warga negaranya untuk masuk ke negara ini," kata Kementerian Luar Negeri Israel, dilansir Al Jazeera.

Menanggapi pencekalan itu, Melenchon menyayangkan cara pemerintah Israel menargetkan dirinya. Ia menyebut Duta Besar Israel di Paris bahkan pernah menyatakan lebih memilih kandidat lain selain dirinya untuk memenangkan pemilu mendatang. Melalui pernyataan di radio Prancis dan media sosial X, Melenchon mengaku tidak kecewa atas larangan tersebut karena ia memang tidak berniat mengunjungi Israel.

Keputusan Israel mencekal Melenchon diambil sehari setelah pemerintah Prancis mengonfirmasi penolakan masuk terhadap tokoh pemukim terkemuka Israel, Yossi Dagan. Dagan yang merupakan anggota Partai Likud pimpinan Netanyahu sekaligus Kepala Dewan Regional Samaria di Tepi Barat Utara ditolak masuk setelah mendarat di Bandara Internasional Charles de Gaulle, Paris, pada Rabu (11/11/2026). Petugas perbatasan menghentikan Dagan karena perannya mendirikan 35 permukiman di Tepi Barat Utara dan mempromosikan pembangunan kembali permukiman Yahudi di Gaza.

Kementerian Luar Negeri Prancis mengonfirmasi bahwa pencekalan Dagan dilakukan karena keterlibatan aktifnya dalam menjalankan kebijakan permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. Kementerian Luar Negeri Israel lantas mengecam larangan masuk terhadap Dagan dan menyebutnya sama sekali tidak dapat diterima.

"Aktivitas permukiman bertentangan dengan hukum internasional dan merusak solusi dua negara," ujar Kementerian Luar Negeri Prancis, dilansir The National.

Penolakan terhadap Dagan sebelumnya tidak diumumkan ke publik oleh otoritas Prancis. Sejak 2024, Paris tercatat telah melarang masuk 59 warga Israel yang terafiliasi dengan gerakan pemukim di Tepi Barat. Sebagian besar identitas mereka dirahasiakan, kecuali larangan masuk terhadap dua menteri sayap kanan rekan dekat Dagan, yakni Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir pada Mei dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich pada Juni lalu.

Pencekalan terhadap Smotrich diambil Prancis bersama sejumlah negara Uni Eropa, Inggris, Australia, dan Kanada setelah muncul kemarahan atas perlakuan buruk terhadap aktivis Eropa di armada bantuan Gaza yang ditangkap otoritas Israel. Beberapa aktivis dari armada yang dicegat tahun ini menuduh otoritas Israel melakukan kekerasan fisik dan seksual selama masa penahanan, meski tuduhan itu dibantah pemerintah Israel. Sebelum mencekal Melenchon, Israel juga pernah melarang masuk sejumlah anggota parlemen sayap kiri Inggris, termasuk Jeremy Corbyn, setelah London menjatuhkan sanksi terhadap produk dari wilayah permukiman.

Aksi saling larang ini memperdalam keretakan hubungan diplomatik antara pemerintahan Netanyahu dengan Prancis serta negara Eropa lain seperti Belanda yang menerapkan kebijakan serupa. Padahal, Prancis awalnya merupakan pendukung kuat Israel sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023. Hubungan kedua negara memburuk drastis setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama 10 negara Barat lainnya memimpin pengakuan negara Palestina pada September 2025.

Di tengah ketegangan ini, Barrot menegaskan Prancis akan terus bekerja tanpa lelah mewujudkan solusi dua negara dan hidup berdampingan yang damai antara rakyat Israel dan Palestina. Para pemimpin Eropa sempat mengharapkan perbaikan hubungan usai pemilu Israel pada Oktober lalu, tetapi hasilnya belum menentukan pemenang mayoritas dan membuat Netanyahu tetap menjabat sementara waktu. Lawan politik Netanyahu, Gadi Eisenkot, diberi waktu 28 hari sejak Minggu lalu untuk membentuk pemerintahan baru, tetapi ia diperkirakan tidak akan mengubah kebijakan pro-permukiman di Tepi Barat dan tetap menentang pembentukan negara Palestina.