Prancis Perluas Jam Malam ke Luar Paris Usai Aksi Unjuk Rasa Ricuh

Di Paris, aparat kepolisian memberlakukan jam malam di kawasan Place de la Republique dan pusat perbelanjaan Les Halles mulai pukul 23.00 Senin sampai 06.00 Selasa. Disiarkan lembaga penyiaran BFMTV, jam malam di ibu kota berlaku untuk seluruh warga tanpa memandang usia dan disertai larangan unjuk rasa mulai pukul 20.00 hingga 06.00. Pembatasan malam pukul 21.00 hingga 06.00 juga diterapkan di kawasan Presqu'ile di Lyon, sementara Wali Kota Nice Eric Ciotti memberlakukan aturan serupa di pusat kota khusus bagi anak di bawah umur.

Departemen Gironde di barat daya Prancis turut menerapkan jam malam bagi anak di bawah umur tanpa pendamping sah dari pukul 22.00 hingga 07.00 sampai 26 Oktober. Selain itu, empat komune di utara Prancis, yaitu Lille, Douai, Wattignies, dan Denain, memberlakukan jam malam pukul 20.00 sampai 06.00 selama dua malam atas persetujuan para wali kota setempat, dengan Denain turut memberlakukan pembatasan lanjutan hingga 25 Oktober. Perdana Menteri Sebastien Lecornu menegaskan bahwa dia meminta para prefek menetapkan jam malam lokal serta parsial, dan menyatakan tidak ada rencana pemberlakuan jam malam penuh pada satu kota utuh.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengakui aparat kepolisian sempat kehilangan kendali di beberapa kota saat gelombang demonstrasi berlangsung pada Sabtu (17/10/2026). Lembaga intelijen awalnya memperkirakan hanya 200 ribu orang yang akan turun ke jalan, tetapi massa yang hadir membengkak menjadi lebih dari 500 ribu orang di 110 lokasi unjuk rasa. Nuñez mengakui penempatan 60 ribu personel aparat keamanan tidak cukup untuk mengendalikan kelompok perusuh terorganisasi di kota-kota besar seperti Paris, Marseille, dan Lyon.

Atas situasi tersebut, Nuñez sempat mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Emmanuel Macron karena merasa bertanggung jawab atas seluruh insiden yang terjadi. Macron menolak pengunduran diri tersebut dan menuntut Nuñez memastikan keterbukaan terkait kegagalan intelijen serta menyiapkan metode operasional baru bagi aparat. Nuñez menuturkan kepada radio Prancis, "Kita tidak bisa menatap mata para pemilik toko setelah ratusan toko dijarah dan mengatakan kita tidak kehilangan kendali."

Menteri Kehakiman Gerald Darmanin menyatakan bahwa secara kumulatif sebanyak 2.513 orang telah ditangkap dan 67 orang dipenjara sejak kerusuhan pecah sepanjang akhir pekan. Sekitar 80 persen dari mereka yang diamankan tengah diproses secara hukum, dengan komposisi 70 persen merupakan kelompok usia dewasa. Darmanin mengakui kegagalan data intelijen membuat posisi negara menjadi rentan, seraya menegaskan belum ditemukan bukti adanya keterkaitan para tahanan dengan gerakan politik tertentu.

Kerusuhan tersebut menyebabkan sekitar 2.000 gerai toko dirusak serta dijarah, dan sebuah balai kota dibakar oleh massa. Dilansir The Guardian, Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire justru menilai negara berada di pihak yang bersalah karena gagal menjaga ketertiban, sedangkan Wali Kota Marseille Benoit Payan menyebut kondisi jalanan hampir menjadi pemberontakan. Untuk mencegah peredaran barang curian, Menteri Urusan Digital Anne Le Henanff mendesak berbagai platform penjualan daring seperti Vinted dan eBay agar segera menghapus produk hasil jarahan.