Menlu Arrmanatha Pantau Keamanan WNI di Prancis
- Pemerintah Indonesia terus memantau keamanan WNI di Prancis dan sejumlah negara Eropa di tengah kerusuhan akibat demonstrasi biaya hidup.
- Prancis menerapkan jam malam parsial di area rawan, tanpa menutup seluruh Paris, serta menggelar operasi penegakan hukum dan bantuan bagi bisnis terdampak.
- Aparat kehilangan kendali di Paris, Lyon, dan Marseille saat massa melampaui perkiraan; Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengundurkan diri, tetapi ditolak Presiden Emmanuel Macron.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Arrmanatha Christiawan Nasir, mengatakan, pemerintah terus memantau keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Prancis. Menurut dia, pemerintah juga memantau WNI yang berada di negara lain di Eropa.
"Tentu terus kita pantau situasi di Eropa, khususnya di Prancis dan beberapa negara lainnya," ujar Tata di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/10/2026).
1. Prancis tetapkan jam malam
ilustrasi protes di Paris, Prancis. (unsplash.com/Norbu GYACHUNG) Perdana Menteri (PM) Prancis, Sebastien Lecornu, meminta otoritas daerah memberlakukan jam malam parsial mulai Senin (19/10/2026) malam waktu setempat. Keputusan ini diambil usai aksi demonstrasi memprotes tingginya biaya hidup berujung pada kerusuhan dan penjarahan di berbagai penjuru Prancis sepanjang akhir pekan.
Pemerintah menerapkan langkah tersebut guna memulihkan ketertiban umum serta melindungi keselamatan warga dan properti bisnis. Lecornu menyampaikan instruksi itu setelah memimpin rapat krisis lintas kementerian di Paris pada Senin.
Para kepala daerah nantinya berkonsultasi dengan wali kota dan perwakilan pelaku usaha sebelum menetapkan titik pembatasan. Pemerintah Prancis juga membuka peluang penetapan status keadaan darurat bila situasi keamanan memburuk, meski jam malam terbatas dinilai lebih tepat untuk saat ini.
2. Jam malam tidak berlaku penuh di Paris
ilustrasi protes di Paris, Prancis. (unsplash.com/Hendrik Schuette) Lecornu memastikan, kebijakan jam malam ini hanya menyasar area rawan tertentu dan tidak akan menutup seluruh wilayah Ibu Kota. Pemerintah Kota Marseille bahkan langsung melarang kerumunan publik mulai pukul 12.00 hingga 20.00 waktu setempat pada Senin. Rincian wilayah lain yang menerapkan jam malam akan diumumkan oleh otoritas setempat.
"Tidak ada rencana memberlakukan jam malam di seluruh Paris. Hal itu tidak masuk akal," ujar Lecornu, dilansir Anadolu Agency.
Pemerintah juga meluncurkan operasi penegakan hukum berskala besar mulai Senin untuk memburu para perusuh. Hampir 200 penyelidik di kepolisian Paris tengah memeriksa rekaman kamera pengawas dan video guna mengidentifikasi pelaku kekerasan. Selain itu, pemerintah menyiapkan skema jam kerja pendek mulai Selasa serta dana bantuan khusus untuk menjaga arus kas bisnis yang terdampak kerusuhan.
3. Aparat keamanan kehilangan kendali di berbagai kota
ilustrasi unjuk rasa, bendera Prancis, Eropa (pexels.com/Andrew Taylor) Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, mengakui aparat kepolisian kehilangan kendali di sejumlah kota besar seperti Paris, Lyon, dan Marseille akibat kurangnya antisipasi intelijen. Pihak intelijen awalnya memprediksi aksi unjuk rasa hanya diikuti 200 ribu orang, tetapi jumlah massa di lapangan melonjak hingga lebih dari 500 ribu orang. Pengerahan 60 ribu personel keamanan di seluruh Prancis terbukti tidak cukup untuk membendung kelompok perusuh terorganisir di lapangan.
"Anda tidak bisa menatap mata para pemilik toko setelah ratusan toko dijarah lalu mengatakan kami tidak kehilangan kendali," kata Nunez, dilansir The Guardian.
Buntut dari kegagalan antisipasi tersebut, Nunez mengajukan pengunduran diri karena merasa bertanggung jawab penuh atas kekacauan yang terjadi. Namun, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menolak pengunduran diri itu demi menjaga kesinambungan komando pasukan keamanan di tengah situasi krisis. Macron justru menugaskan Nunez mengusut tuntas kegagalan perencanaan intelijen sekaligus menerapkan taktik kepolisian baru di lapangan untuk menghentikan kerusuhan.
