Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan (Menlu) Prancis Sebastien Lecornu, pada Selasa (11/3/2025), menolak segala rencana demiliterisasi Ukraina. Langkah itu disebut akan berdampak pada arsitektur keamanan di Eropa.
Sebelumnya, Penasehat Keamanan Rusia, Nikolai Patrushev, mengatakan bahwa tujuan utama perang tidak berubah, yaitu demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina.
Lecornu mengatakan bahwa Rusia memiliki rekam jejak melanggar perjanjian damai selama bertahun-tahun. Sehingga, eksistensi tentara Ukraina tetap perlu diperhatikan.
"Kami harus memulai dari prinsip jaminan keamanan dengan mempertahankan tentara Ukraina. Faktanya, jaminan utama keamanan di Ukraina tetap berada di tangan tentara Ukraina. Kami menolak segala bentuk demiliterisasi," terangnya, dikutip Interfax.
Ia menambahkan, seluruh negara Barat harus mendiskusikan mengenai perlindungan pertahanan timur NATO mulai tahun depan.
"Kami memiliki rencana pertahanan NATO dan setiap negara harus berkontribusi. Jika besok kontribusi dari negara-negara anggota berkurang. Bagaimana kami dapat mengimplementasikan rencana pertahanan NATO?" tambahnya.
Pada hari yang sama, Prancis mengadakan pertemuan dengan kepala militer dari 30 negara Eropa dan NATO untuk membahas misi perdamaian di Ukraina setelah persetujuan gencatan senjata dengan Rusia.
Melansir RFE/RL, Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat mengungkapkan bahwa sebanyak 500-800 ribu tentara perdamaian dibutuhkan untuk menjaga perbatasan setelah gencatan senjata di Ukraina.
Dalam beberapa pekan terakhir, Prancis dan Inggris sudah bekerja sama untuk membentuk koalisi yang berisikan negara-negara Eropa dalam menjaga perdamaian di Ukraina. Prancis dan Inggris mengaku bersedia ikut mengirimkan tentara, sementara Italia dan Polandia belum bersedia.
Pekan lalu, Menteri Ekonomi Ukraina Yulia Svydrydenko mengunjungi Paris. Ia mendiskusikan soal proyek pemulihan Ukraina bersama dengan pejabat pemerintahan dan pengusaha di Prancis.
"Semua pihak sedang memproses aplikasi dan pemerintah sudah menyetujui 19 proyek yang berada di sektor kesehatan, energi, infrastruktur, kemanusiaan, dan berbagai area lainnya. Semua proyek akan diimplementasikan dalam periode 5-16 bulan," ungkapnya.
Kesepakatan ini akan memberikan penguatan dan pemulihan kembali kota-kota di Ukraina yang membutuhkan bantuan. Beberapa kota yang akan mendapatkan bantuan termasuk Kharkiv, Kryvy Rih, Zaporizhzhia, dan beberapa area lainnya.