Presiden Bolivia Potong Gaji 50 Persen, Massa Aksi Demo Masih Memanas

30 Mei 2026, 09:35 WIB

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add as Preferred source

Presiden Bolivia Potong Gaji 50 Persen, Massa Aksi Demo Masih Memanas

Presiden Bolivia, Rodrigo Paz. (Estado de Chile, CC BY 3.0 CL, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

Presiden Bolivia Rodrigo Paz umumkan pemotongan gaji dirinya dan para menteri sebesar 50 persen sebagai langkah penghematan di tengah krisis ekonomi dan gelombang unjuk rasa nasional.
Aksi protes warga terus berlanjut dengan blokade jalan utama menuju La Paz, menyebabkan gangguan distribusi kebutuhan pokok dan bentrokan antara demonstran serta aparat kepolisian.
Unjuk rasa dipicu kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar yang menaikkan biaya hidup, memunculkan tuntutan agar Presiden Paz mundur dan digelar pemilihan umum baru.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, mengumumkan pemotongan gaji dirinya dan jajaran menteri sebesar 50 persen pada Senin (25/5/2026). Langkah penghematan ini diambil pemerintah untuk menunjukkan komitmen negara di tengah krisis ekonomi dan rangkaian unjuk rasa warga yang sudah berlangsung selama beberapa minggu.

Kendati demikian, keputusan tersebut belum sepenuhnya menenangkan situasi di lapangan. Massa masih menggelar aksi turun ke jalan, menutup sejumlah akses utama lalu lintas, hingga menyuarakan tuntutan agar Presiden Rodrigo Paz segera mundur dari jabatannya.

1. Presiden Bolivia potong gaji 50 persen saat protes warga

ilustrasi bendera Bolivia (Pexels/Mac Camacho)

Pengumuman pemotongan upah pejabat negara ini disampaikan secara langsung oleh Rodrigo Paz saat menghadiri kegiatan pemerintahan di Kota Sucre.

"Saya sudah mengambil keputusan untuk memotong gaji sebesar 50 persen sebagai bentuk komitmen kepada negara," kata Rodrigo Paz, dilansir The Kenya Times.

Gaji bulanan Presiden Paz sebelumnya berada di angka 24 ribu boliviano (Rp61,94 juta). Kebijakan pemotongan gaji ini ditetapkan secara menyeluruh dan wajib diikuti oleh semua menteri di kabinet pemerintahan saat ini.

2. Warga tutup jalan raya dan bentrok dengan polisi

Bendera Bolivia (unsplash.com/Milos Hajder)

Aksi demonstrasi warga terpantau memblokade jalur masuk menuju ibu kota La Paz. Kondisi tersebut mengakibatkan mobilitas warga terganggu dan penyaluran bahan bakar, pasokan makanan, serta obat-obatan terhambat.

Kepolisian setempat sempat berupaya membuka kembali akses jalan pada Sabtu (23/5/2026), yang kemudian berujung pada bentrokan dengan kelompok warga di beberapa titik kota.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Argentina TN, Presiden Paz menyatakan bahwa pemerintah berupaya mencari jalan tengah melalui komunikasi dengan perwakilan warga.

"Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar pemerintah bisa berdialog dengan para pengunjuk rasa," kata Rodrigo Paz.

Walaupun begitu, ia juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki batasan toleransi terhadap gangguan keamanan di ruang publik.

3. Kebijakan penghematan ekonomi picu tuntutan mundur

Ilustrasi bendera Bolivia. (Pixabay.com/jorono)

Rangkaian unjuk rasa ini bermula dari penolakan warga terhadap kebijakan pemerintah yang mengurangi subsidi bahan bakar. Keputusan tersebut memicu kenaikan biaya hidup sehari-hari serta menyebabkan kelangkaan bahan bakar di berbagai daerah di Bolivia.

Kelompok buruh, petani, dan pendukung mantan Presiden Evo Morales turut memberikan dukungan penuh terhadap aksi unjuk rasa ini. Morales bahkan secara terbuka telah meminta Rodrigo Paz, yang baru menjabat sejak November 2025, untuk mundur dan mendesak penyelenggaraan pemilihan umum baru.

Merespons dinamika politik dan keamanan saat ini, pemerintah Bolivia sedang mengkaji rencana pengamanan tambahan. Pemerintah mulai mempertimbangkan pelibatan militer apabila kondisi keamanan nasional tidak dapat lagi dikendalikan oleh aparat kepolisian.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.