Jakarta, IDN Times - Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo bertemu Presiden China Xi Jinping. Keduanya melakukan pertemuan bilateral. Sebelumnya, Jokowi telah bertemu dengan Perdana Menteri China Li Keqiang terlebih dahulu.
Menyambut Jokowi, Xi mengucapkan selamat datang dan gembira karena dapat bertemu langsung dengan orang nomor satu di Indonesia itu.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Jokowi merupakan presiden pertama yang disambut Xi Jinping selama pandemik COVID-19.
Saat bertemu Jokowi, Xi mengapresiasi misi perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia pada akhir Juni lalu.
“Kunjungan tersebut dinilai Presiden Xi menunjukkan tanggung jawab Indonesia sebagai negara besar,” kata Menlu Retno, dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden RI, Selasa (26/7/2022).
China, meskipun tak ikut mengutuk Rusia atas invasi tersebut, telah berulang kali juga menyerukan agar dihentikannya perang dan menawarkan diri membantu membuka dialog damai.
Menlu Retno mengatakan, dalam pertemuan Jokowi dan Xi Jinping tersebut ada sejumlah kesepakatan yang dibahas. Salah satunya terkait kerja sama ekonomi.
“Sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tempat yang penting bagi China dan kawasan. Apalagi saat ini Indonesia memegang Presidensi G20 dan tahun depan menjadi Ketua ASEAN,” ujar Menlu Retno.
Jokowi dan Xi Jinping turut membahas isu G20. Xi Jinping mengapresiasi Indonesia yang saat ini menjadi Ketua G20.
“Indonesia sampaikan penghargaan atas dukungan China terhadap keketuaan Indonesia di G20. Mengenai ASEAN, Indonesia berkomitmen untuk menjadikan ASEAN relevan, tidak saja bagi masyarakat Indonesia namun juga untuk kawasan dan dunia,” tutur Menlu Retno lagi.
Berikut 7 kesepakatan yang ditandatangani Jokowi-Xi Jinping:
1. Pembaruan MoU Sinergi Poros Maritim Dunia dan Belt Road Initiative.
2. MoU Kerja sama Pengembangan dan Penelitian Vaksin dan Genomika.
3. MoU mengenai Pembangunan Hijau.
4. Pengaturan Kerja sama Kelautan.
5. Protokol mengenai ekspor nanas Indonesia.
6. Pengaturan Kerja Sama Pertukaran Informasi dan Penegakan Pelanggaran Kepabeanan.
7. Rencana Aksi Kerja Sama Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber dan Teknologi