Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan

Pemungutan suara hari Sabtu adalah upaya kedua Majelis Nasional untuk melengserkan Yoon. Dia selamat dari upaya pemakzulan pertama oleh partai oposisi pada 7 Desember, setelah anggota parlemen dari partainya yang konservatif, People Power Party, memboikot pemungutan suara.

Namun, penolakan Yoon untuk mundur dan keyakinannya yang tegas bahwa dia benar untuk memberlakukan darurat militer tampaknya telah meyakinkan beberapa anggota parlemen dari partainya untuk berpihak kepada oposisi.

Sebanyak 204 dari 300 anggota parlemen di majelis mendukung mosi tersebut, menurut Ketua Majelis, Woo Won-shik. Di antara mereka, 12 berasal dari partai presiden, membantu partai oposisi melampaui mayoritas dua pertiga yang diperlukan untuk melengserkan presiden.

Perdana Menteri Han Duck-soo, seorang pegawai negeri karier yang menduduki posisi nomor dua dalam pemerintahan, akan menjabat sebagai presiden sementara saat Korea Selatan memasuki keadaan lumpuh sementara Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan tuduhan pemakzulan. Setelah pemungutan suara pada hari Sabtu, Han mengatakan bahwa ia akan berupaya mengembalikan stabilitas dalam urusan negara.

Namun, Han hanya akan menjadi pemimpin sementara, dan kekosongan kepemimpinan ini bertepatan dengan transisi presiden di Amerika Serikat serta kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih.

Para analis mengatakan kekosongan kekuasaan ini di salah satu sekutu utama Amerika Serikat di Asia dapat membuat Seoul berada dalam posisi lemah dengan Washington dan mengganggu kemampuannya untuk merespons cepat terhadap perubahan kebijakan luar negeri atau perdagangan. Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif yang lebih tinggi dan berulang kali menyatakan bahwa Seoul seharusnya membayar jumlah besar untuk sekitar 30.000 tentara AS yang ditempatkan di Semenanjung Korea.

Tidak jelas apakah Mahkamah Konstitusi, yang berperan seperti Senat di proses pemakzulan presiden Amerika, akan mengesahkan pemungutan suara pemakzulan terhadap Yoon.

Yoon Suk Yeol memenangkan pemilu 2022 dengan margin paling kecil dalam sejarah demokrasi Korea Selatan, melansir FleishmanHillard Korea. Namun, sejak awal masa jabatannya, ia menghadapi tantangan besar dengan tingkat persetujuan yang rendah. Ketidakmampuannya untuk memperluas dukungan, terutama di tengah polarisasi politik yang tajam, membuat kepresidenannya penuh tekanan. Beberapa kebijakan yang dianggap tidak populer oleh publik, seperti kebijakan anggaran dan isu keamanan nasional, semakin memperburuk citranya di mata masyarakat.

Selain tantangan politik, kepresidenan Yoon juga diguncang oleh berbagai skandal yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee. Salah satu kontroversi terbesar adalah dugaan penerimaan hadiah berupa tas Dior dari seorang pendeta Korea-Amerika, yang memicu tuduhan bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan keuntungan politik, dilansir SCMP. Skandal ini diperparah dengan bocornya pesan Kim dengan seorang jajak pendapat, yang menunjukkan pengaruh berlebihannya dalam pemilu nasional. Meski jaksa memutuskan untuk tidak mendakwanya, isu ini semakin memperkuat serangan oposisi terhadap pemerintah.

Puncak krisis terjadi saat Yoon mendeklarasikan darurat militer, langkah yang ia ambil sebagai respons atas kebuntuan politik di Majelis Nasional. Yoon menuduh anggota parlemen oposisi menghalangi investigasi mesin pemilu yang disebutnya “ceroboh” dan menggemakan klaim kecurangan pemilu dari saluran sayap kanan, melansir NPR News. Namun, langkah kontroversial ini justru memicu protes besar-besaran dari masyarakat dan oposisi. Deklarasi itu tidak hanya memperburuk citra Yoon, tetapi juga meningkatkan ketidakstabilan politik di Korea Selatan.