Biden Ancam Jatuhkan Sanksi Terkait Konflik Ethiopia
Bantuan kemanusiaan untuk pengungsi di Tigray, Ethiopia. (Twitter.com/UN Ethiopia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Joseph R. Biden menandatangani perintah eksekutif sanksi terkait konflik di Ethiopia. Tindakan itu dilakukan pada hari Jumat (17/9), karena konflik tersebut dianggap mengancam keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS.
Dalam 10 bulan terakhir, konflik di Ethiopia bagian utara, khususnya di regional Tigray telah meluas dan menimbulkan bencana kemanusiaan. Wilayah regional Afar di timur dan Amhara di barat telah menjadi front pertempuran baru.
Ribuan orang terbunuh dalam konflik, jutaan orang mengungsi dan hampir setengah juta orang terancam bencana kelaparan. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda konflik akan mereda.
Tigrayan People's Liberation Front (TPLF), salah satu kekuatan politik utama di regional Tigray, telah berperang melawan pasukan pemerintah federal Ethiopia dan sekutunya. Konflik tersebut telah menimbulkan keprihatinan karena menjadi ancaman bagi kawasan strategis Tanduk Afrika.
1. Ancaman untuk menghukum kelompok-kelompok yang terlibat konflik
Seruan perdamaian terhadap pihak-pihak yang berkonflik di Ethiopia, telah dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk dari PBB. Namun konflik yang mematikan mulai sejak November 2020 itu, sampai saat ini masih terus berlangsung.
Karena pertempuran yang terus berlanjut itu, AS mengancam akan memberi hukuman bagi kelompok-kelompok yang terlibat. Presiden AS, Joe Biden, pada hari Jumat telah menandatangani perintah eksekutif terkait sanksi tersebut.
Dalam lembar resmi pemerintah AS yang dirilis oleh Gedung Putih, Biden mengatakan bahwa situasi di Ethiopia utara, "ditandai dengan kegiatan-kegiatan yang mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas Ethiopia dan Tanduk Besar wilayah Afrika."
Pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan berbasis etnis, rudapaksa dan kekerasan berbasis gender, serta menghalangi operasi kemanusiaan, membuat Biden mengatakan "Dengan ini saya menyatakan darurat nasional untuk menghadapi ancaman itu."
Semua kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, baik itu dari kelompok TPLF maupun dari kelompok pasukan pemerintah federal Ethiopia.
2. PM Ethiopia anggap AS dan komunitas internasional abaikan pelanggaran yang dilakukan TPLF
Suasana di sekitar lokasi kampanye Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, jelang Pemilihan Umum Ethiopia beberapa hari lalu. (Twitter.com/AbiyAhmedAli)Editor’s picks
Baca Juga: Ethiopia: Pasukan TPLF Diduga Bunuh Ratusan Warga Amhara
Hampir bersamaan dengan penanda tanganan Biden dalam perintah eksekutifnya, PM Ethiopia Abiy Ahmed pada hari Jumat juga menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden AS.
Dalam surat tersebut, Abiy Ahmed menuduh AS dan komunitas internasional mengabaikan pelanggaran yang telah dilakukan oleh kelompok TPLF, kelompok yang diperangi oleh pasukan Ethiopia.
Dilansir dari Al Jazeera, Abiy menulis "Ethiopia tidak akan menyerah pada konsekuensi dari tekanan yang direkayasa oleh individu yang tidak puas yang mengkonsolidasikan kekuatan lebih penting dari pada kesejahteraan jutaan orang."
Menurut PM Ethiopia tersebut, seluruh dunia telah memojokkan pemerintah Ethiopia sebagai pihak yang salah. Dia menuduh bahwa komunitas internasional telah gagal secara terbuka menegur kelompok TPLF yang telah dicap oleh pemerintah sebagai "teroris."
3. AS bersedia tunda sanksi jika kekerasan di Ethiopia berakhir
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken (Twitter.com/cabdi_munasar)Sekjen PBB, Antonio Guterres telah menyerukan agar kelompok yang terlibat konflik di Ethiopia untuk duduk dan berunding, melakukan gencatan senjata abadi, serta mengakhiri pertempuran. Menurutnya, tidak ada solusi militer dalam konflik tersebut.
Senada dengan Guterres, Menteri Luar Negeri AS yang bernama Antony Blinken mengatakan agar pihak yang berkonflik "menghentikan permusuhan yang sedang berlangsung dan segera mengadakan negosiasi gencatan senjata dan tanpa prasyarat," katanya dilansir dari Reuters.
Dilansir dari CNN, Blinken juga mengatakan tidak adanya kemajuan menuju gencatan senjata yang dinegosiasikan dan diakhirinya pelanggaran, AS akan segera menjatuhkan sanski kepada entitas yang dianggap terlibat.
Meski begitu, menurut Blinken, AS bersedia menunda menjatuhkan sanksi jika kekerasan antara kekuatan yang berkonflik segera berakhir, sehingga dapat mendukung proses negosiasi.
Ancaman sanksi AS akan dijatuhkan untuk pemerintah Ethiopia, pemerintah Eritrea, TPLF, dan pemerintah regional Amhara.
Baca Juga: Ethiopia: Pasukan TPLF Diduga Bunuh Ratusan Warga Amhara
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
