PBB Sebut Perilaku Junta Militer Myanmar Semakin Bengis
ilustrasi bendera Myanmar (Pexels.com/Gu Bra)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan tentang kejahatan perang yang meningkat di Myanmar pada Selasa (8/7/2023). Tentara disebut kian banyak melakukan pembunuhan warga sipil atau pejuang, menyiksa dan melakukan tindak kekerasan seksual.
Laporan PBB dibuat oleh Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM) untuk periode Juli 2022 dan Juni 2023. Kepala IIMM Nicholas Koumjian mengatakan, timnya menemukan bukti bahwa telah terjadi peningkatan dramatis kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
1. Upaya PBB untuk mencari pertanggungjawaban
Ketua IIMM Nicholas Koumjian (youtube.com/Wayamo Foundation)Koumjian juga mengatakan, terjadi kehancuran di banyak wilayah karena pengeboman udara dan pembakaran desa.
"Bukti kami menunjukkan peningkatan dramatis dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di negara ini, dengan serangan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil," katanya dikutip dari Al Jazeera.
"Dan kami sedang membangun berkas kasus yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku," tambahnya.
Pihak yang melakukan kejahatan tersebut tidak hanya dari militer Myanmar. Tetapi juga milisi yang berafiliasi dengan mereka. Keberanian melakukan kejahatan kelompok tersebut dinilai semakin meningkat.
Baca Juga: Jokowi Yakin Konflik di Myanmar Bisa Selesai, Ini Syaratnya!
2. Pengeboman yang menyasar warga sipil
Editor’s picks
Menurut IIMM, setidaknya ada tiga jenis kejahatan serius yang telah dilakukan oleh militer Myanmar, yaitu pembunuhan warga sipil atau pejuang yang ditahan, penyiksaan, dan kekerasan seksual.
Dilansir VOA News, militer Myanmar disebut membunuh warga sipil secara sembarangan menggunakan bom. Mereka juga membakar rumah dan bangunan sipil. Terkadang itu menghancurkan seluruh desa.
Penggunaan bom menargetkan sasaran militer dibenarkan dalam perang. Tapi, penyelidik PBB mengatakan, tentara seharusnya tahu sejumlah besar warga sipil berada atau di sekitar sasaran ketika serangan berlangsung.
Selain itu, para pejuang prodemokrasi yang ditahan selama operasi militer juga dilaporkan telah dibunuh.
Junta Myanmar sebelumnya telah membantah terjadi kekejaman. Mereka mengklaim melakukan kampanye perang yang sah melawan kelompok yang dianggap teroris.
3. Penyelidikan kejahatan terhadap Rohingya terus dilanjutkan
ilustrasi rumah pengungsi Myanmar (Twitter.com/OCHA Myanmar)Selain menyelidiki kejahatan yang terjadi di Myanmar, IIMM juga terus menyelidiki kekerasan yang menyebabkan pengungsian Rohingya pada 2016 dan 2017. Penyelidikan menekankan kejahatan seksual berbasis gender yang dilakukan saat itu.
“Ini (kejahatan seksual) sangat meluas selama operasi pembersihan Rohingya sehingga sebagian besar saksi yang kami wawancarai memiliki bukti yang relevan tentang ini," kata Koumjian dikutip dari UN News.
Tim IIMM tidak pernah diizinkan masuk Myanmar, tapi melibatkan lebih dari 700 sumber dalam bekerja. Mereka juga telah mengumpulkan lebih dari 23 juta item informasi, termasuk pernyataan saksi, dokumen, foto, video, bukti forensik dan citra satelit.
IIMM didirikan oleh PBB pada 2018 dengan tugas mengumpulkan bukti kejahatan internasional paling serius dan mulai beroperasi pada 2019. Mereka juga menyiapkan berkas untuk penuntutan pidana.
Baca Juga: Xanana: Timor Leste Batal Gabung ASEAN jika Isu Myanmar Tak Selesai
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
