Protes Anti-Pemerintah, 150 Ribu Warga Israel Padati Tel Aviv
ilustrasi (Unsplash.com/Efrat Fenigson)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Puluhan ribu warga Israel memenuhi jalanan ibu kota Tel Aviv pada Sabtu (15/7/2023). Protes itu merupakan rangkaian protes sebelumnya, yang kini telah memasuki minggu ke-28.
Warga Israel melakukan demonstrasi menentang rencana Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang ingin merombak peradilan negara. Warga yang tidak sepakat menilai rencana itu membuat Israel menuju kediktatoran dan menjadi negara yang tidak demokratis.
Sebelum jadi undang-undang, RUU perombakan peradilan masih diperlukan dua suara lagi yang diharap selesai akhir bulan. Pemerintah Netanyahu memberikan persetujuan awal untuk bagian penting dari perombakan awal.
1. Ingin Israel tetap demokratis
RUU, yang mendapatkan protes keras dari warga Israel, disebut akan mengurangi klausul kewajaran yang dapat digunakan pengadilan untuk membatalkan keputusan pemerintah. Selain itu, aturan terbaru dapat memberi pemerintah suara yang lebih besar dalam pemilihan hakim.
Dilansir Al Jazeera, puluhan ribu demonstran yang memadati jalanan Tel Aviv membentangkan spanduk besar bertuliskan SOS. Selain itu, karakter Handmaids dari sebuah novel, juga tampil dengan maksud mendorong bahwa jika RUU disahkan, perempuan dapat dilucuti hak-haknya.
Protes pada Sabtu tidak hanya digelar di Tel Aviv, tapi juga di kota-kota lain di Israel.
"Ini adalah pertempuran untuk negara, kami ingin Israel tetap demokratis dan undang-undang kediktatoran tidak akan disahkan di sini," kata pengunjuk rasa Nili Elezra.
Baca Juga: PBB: Israel Ubah Wilayah Palestina Jadi Penjara Outdoor
2. Israel berada dalam bahaya
Editor’s picks
Menurut perhitungan Crowd Solutions, demonstran pekan ke-28 di Israel berjumlah lebih dari 150 ribu orang. Bahkan, banyak dari peserta aksi yang mencoret di jalanan dengan menuliskan "Biden, selamatkan kami."
Dilansir Times of Israel, para demonstran berusaha memberi tekanan internasional terhadap koalisi PM Benjamin Netayahu. Pemerintah Amerika Serikat(AS), sekutu dekat Israel, telah mengkritik rencana perombakan peradilan tersebut.
"Mereka (pemerintah) menginginkan negara yang berbeda. Alih-alih Zionis, rasis. Alih-alih penjaga gerbang, penunjukan politik. Bahayanya ada di sini dan sekarang. Kami akan berjuang sampai kami menang," kata politikus Dan Meridor.
Meridor merupakan mantan anggota parlemen dari partai Likud pimpinan Netanyahu yang saat ini memimpin koalisi pemerintahan.
3. Ancaman pemogokan umum untuk melumpuhkan ekonomi negara
ilustrasi (Unsplash.com/Efrat Fenigson)Menurut Meridor, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Israel saat ini dipimpin oleh pemerintahan paling ekstrem dalam sejarah. Model itu telah membahayakan masa depan Israel.
Menurut Associated Press, protes juga terjadi di luar rumah Netanyahu di Yerusalem dan kota pesisir Herzliya serta Netanya. Sudah lebih dari 16 bulan protes berlangsung dan belum ada tanda-tanda akan mereda.
Serikat pekerja Israel dan asosiasi medis telah ikut bergabung. Cadangan militer, pilot pesawat tempur, dan pemimpin bisnis semuanya menekan pemerintah untuk menghentikan rencana perombakan peradilan.
Arnon Bar-David, kepala serikat pekerja nasional negara, mengancam akan melakukan pemogokan umum guna melumpuhkan perekonomian negara.
Asosiasi medis yang mewakili 90 persen dokter Israel juga mengatakan bakal menggunakan semua cara yang tersedia, termasuk tindakan organisasi yang signifikan untuk menentang RUU itu. Aturan yang akan disetujui disebut dapat menghancurkan sistem perawatan kesehatan.
Baca Juga: Usai Serang Warga Palestina di Jenin, Israel Malah Marah ke PBB
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
