Warga Palestina Tuduh Australia Ekspor Senjata ke Israel
Ilustrasi (Pixabay.com/hosny_salah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tiga kelompok hak asasi manusia (HAM) Palestina meluncurkan gugatan ke Australia terkait ekspor senjata ke Israel. Tiga kelompok tersebut adalah Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights, dan the Palestinian Centre for Human Rights.
Kelompok HAM mengaku punya bukti bahwa Israel telah menggunakan teknologi yang disediakan Australia untuk melakukan pelanggaran serius di Jalur Gaza. Mereka didukung Australian Centre for International Justice (ACIJ), yang menyatakan Canberra harus lebih transparan apakah senjata Australia digunakan dalam konflik tersebut.
Senator Partai Hijau, David Shoebridge, mengatakan hanya sedikit yang tahu bahwa Australia punya sistem ekspor senjata paling rahasia dan tidak transparan di dunia.
1. Lebih dari 300 izin ekspor senjata ke Israel dalam enam tahun
Ilustrasi senjata api. (Pixabay.com/WorldSpectrum)Australia termasuk dalam daftar 15 negara eksportir senjata terbesar di dunia. Namun, pertumbuhan industri ekspor militer tersebut dinilai kurang transparan. Dibanding Amerika Serikat (AS), Australia memiliki sistem yang lebih rahasia.
Dilansir The Guardian, Canberra diketahui telah menyetujui 322 ekspor pertahanan ke Israel selama enam tahun terakhir. Ini termasuk 49 izin ekspor tahun lalu dan 23 izin ekspor pada tiga bulan pertama 2023.
Angka-angka tersebut tidak mencakup rincian tentang apa yang telah disetujui. Pemerintah Australia hanya menyebut bahwa ekspor militer dan berbagai macam barang serta teknologi, seperti perangkat lunak yang mempunyai aplikasi hak sipil dan komersial yang sah.
"Peran Australia dalam mengekspor bahan senjata ke Israel harus diungkap. Jika senjata buatan Australia digunakan terhadap warga sipil Palestina, klien kami dan masyarakat berhak mengetahuinya," kata Rawan Arraf, dari ACIJ, pengacara kelompok HAM yang mengajukan gugatan.
Baca Juga: Perempuan Australia Ditangkap, Diduga Racuni Keluarga Pakai Jamur
2. Izin akan ditolak jika berisiko digunakan dalam pelanggaran HAM
Pemerintah telah memberi tanggapan singkat tentang pertanyaan terkait gugatan itu. Mereka mengatakan, izin ekspor dikeluarkan berdasarkan risiko hak asasi manusia yang relevan serta kepatuhan Australia terhadap kewajiban internasionalnya.
Editor’s picks
"Jika teridentifikasi suatu ekspor mungkin digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia, izinnya akan ditolak," katanya dikutip dari Al Jazeera.
Jurnalis Australia Antony Loewenstein menjelaskan, ada bukti buruk negara-negara Barat, termasuk Australia, telah menjual senjata yang memiliki potensi digunakan Israel di Gaza saat ini.
"Ada dukungan bipartisan (dari partai politik besar) di Australia untuk industri senjata yang besar dan berkembang, terlepas dari adanya kekhawatiran serius mengenai hak asasi manusia di dalamnya," kata Loewenstein.
Dia menilai, kerahasiaan sistem ekspor senjata di Australia telah menguntungkan industri senjata tersebut.
"Yang penting pada akhirnya adalah menghasilkan uang. Hanya itu saja," jelasnya.
3. Memaksakan transparansi dalam ekspor senjata
Shoebridge menilai ekspor senjata Australia adalah yang paling tidak dapat dipertanggungjawabkan di dunia.
"Pemerintah (PM) Albanese telah memicu konflik di seluruh dunia melalui sistem ekspor senjata yang tidak memiliki akuntabilitas atau transparansi. Sungguh mengerikan membayangkan bahwa bagi banyak orang, interaksi pertama mereka dengan Australia adalah senjata buatan Australia yang dapat membunuh mereka," kata Shoebridge dikutip dari Greens.
Shoebridge mengatakan, partainya mendukung tindakan hukum itu sebagai upaya memaksakan transparansi dalam perdagangan senjata global Australia. Ketika bom menghujani Gaza, dia ingin pemerintah punya kewajiban jelas untuk memastikan tidak ada peralatan Australia yang digunakan untuk melakukan kejahatan perang.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mendesak Israel untuk menahan diri dan melindungi kehidupan warga sipil. Dia memperbarui seruan solusi dua negara.
"Tidak mungkin menjamin kepentingan Israel tanpa menjamin hal yang sama bagi Palestina," tulis Wong dalam opini yang diterbitkan media Australia.
Baca Juga: Area Dekat RS Indonesia Gaza Dibom Israel, 3 WNI Selamat
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
