Hong Kong, IDN Times - Belasan ribu demonstran Hong Kong kembali turun ke jalan pada Minggu (15/7). Peserta unjuk rasa sendiri datang dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis, akademisi, wartawan dan warga sipil lainnya.
Namun, menjelang tengah malam, aksi protes mereka yang berawal dengan damai mendapatkan perlawanan dari pasukan polisi anti-huru-hara. Para demonstran dikejar hingga masuk ke dalam kawasan pusat perbelanjaan Shatin Plaza. Pengunjung mall pun berlarian karena takut.
Seperti dilaporkan Al Jazeera, kepolisian Hong Kong sempat menyerang para pengunjuk rasa yang memenuhi jalanan dengan menggunakan semprotan merica dan pentungan. Kemudian, mereka membalas dengan membangun sejumlah barikade pertahanan dari besi. Ketegangan pun terus berlanjut hingga malam hari ketika polisi berusaha membubarkan massa.
Warga dan aktivis Hong Kong mengunggah foto-foto yang memperlihatkan situasi rusuh di dalam mall. Di salah satu foto, pengunjuk rasa tampak mempersenjatai diri mereka sendiri dengan penutup wajah dan payung untuk menghindari semprotan merica dari kepolisian. Di foto lainnya mereka terlihat melempari polisi dengan botol air mineral.
Dikutip dari The Guardian, kepolisian Hong Kong mengeluarkan pernyataan resmi untuk merespons kerusuhan pada akhir pekan kemarin. Mereka "mengecam keras" serangan yang dilakukan oleh "peserta protes yang menggunakan kekerasan". Polisi menuduh para demonstran telah memblokade jalan dan menganiaya anggota kepolisian. Mereka mengaku akan "menyelidiki seluruh aksi kekerasan dan pelanggaran hukum" yang terjadi.
Sementara itu, aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Joshua Wong, menilai Pemimpin Eksekutif Carrie Lam menyalahgunakan kekuasaan dengan memanfaatkan aparat keamanan untuk menekan massa. "Lihat lebih dekat 'kekacauan' yang diciptakan #Carrielam: krisis pemerintahan menyebar ke komunitas lokal, meningkatkan konflik dan lembaga penegak hukum beraksi diluar kendali. Semua ini mencederai reputasi bisnis HK," cuit Wong melalui akun Twitter pribadinya.
Dalam beberapa kesempatan, Lam menawarkan untuk mengundurkan diri jika itu bisa membuat demonstran berhenti melakukan protes. Akan tetapi, menurut laporan Financial Times, pengunduran diri tersebut ditolak oleh pemerintah Tiongkok. Salah seorang sumber yang dikutip mengatakan Beijing bersikeras bahwa Lam "harus tetap menjabat untuk membereskan kekacauan yang dia ciptakan".
"Tidak ada orang lain yang menginginkan pekerjaan itu," tambah sumber tersebut. Lam sendiri mengatakan kepada publik bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Ekstradisi yang semula menjadi inti keberatan demonstran telah mati. Pernyataan ini ia sampaikan setelah unjuk rasa berlangsung selama berhari-hari. Hanya saja, peserta protes tidak puas dengan ini.
Perwakilan dari Lam menegaskan bahwa "dia tetap berkomitmen untuk melayani publik Hong Kong". Sedangkan pada demonstrasi Minggu kemarin, massa terdengar meneriakkan yel-yel yang menuntut Lam untuk mundur. Kini, mereka pun tak lagi fokus pada satu isu yaitu penghapusan RUU Ekstradisi. Meski khawatir pemerintah akan mengaktifkan pembahasan soal ini lagi, tapi tuntutan lain juga disampaikan oleh demonstran.
Pada Sabtu dan Minggu, aliansi jurnalis Hong Kong ikut turun ke jalan untuk meminta jaminan kebebasan berpendapat. Anak-anak muda lainnya menuntut pemerintah tidak mengusik gaya hidup mereka seperti yang terjadi di bawah kontrol Beijing. Mereka juga ingin adanya demokrasi yang memungkinkan warga Hong Kong menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin.
Setelah diambil alih oleh Inggris, Hong Kong kembali ke tangan Tiongkok sejak 22 tahun lalu. Beijing menjamin bahwa dengan "one country, two systems" Hong Kong tetap bisa menjalankan gaya hidup yang liberal dan kapitalis yang mana ini tidak berlaku bagi warga di Tiongkok daratan. Beijing juga menjanjikan penduduk Hong Kong bisa memilih pemimpin sendiri. Kenyataannya ini belum juga terjadi.
Sejak 9 Juni, Hong Kong diwarnai dengan demonstrasi yang berujung kepada krisis politik. Mereka menolak RUU Ekstradisi yang akan membuat warga Hong Kong terancam dikirim ke Tiongkok jika dianggap melakukan pelanggaran hukum. Mereka sendiri tidak percaya dengan sistem legal di Tiongkok bisa menjamin penegakan hukum yang adil dan jujur.