Protes Krisis Ekonomi dan Demokrasi, Ribuan Warga Tunisia Turun ke Jalan

Aksi unjuk rasa ini diprakarsai oleh serikat buruh Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) bersama gabungan kelompok masyarakat sipil. Gerakan ini berhasil menyatukan berbagai elemen, mulai dari partai oposisi, asosiasi pengacara, tenaga medis, jurnalis, hingga kalangan pencari kerja. Mereka melakukan aksi jalan bersama di sepanjang Avenue Habib Bourguiba, kawasan bersejarah yang pernah menjadi pusat perubahan politik di Tunisia pada 2011.

Massa menuntut pemerintah segera memulihkan sistem demokrasi, membebaskan tokoh pengkritik yang ditahan, serta menjamin hak warga untuk berserikat. Sepanjang jalannya aksi, para peserta menyuarakan penolakan terhadap pemusatan kekuasaan serta mengecam kondisi penjara yang penuh di saat rakyat tengah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

"Sikap diam tidak bisa lagi diterima karena negara ini tidak dapat dibangun jika seluruh kekuasaan hanya berpusat di tangan satu orang," ujar Sekretaris Jenderal UGTT, Slah Eddine Salmi, dilansir Al Jazeera.

Kemarahan masyarakat dipicu oleh kemerosotan ekonomi berkepanjangan yang menurunkan taraf hidup warga serta mengganggu layanan fasilitas umum. Penduduk di berbagai wilayah kerap mengalami pemadaman listrik dan gangguan pasokan air bersih secara berulang, di samping tingginya angka pengangguran. Situasi kian menekan karena masyarakat mulai kesulitan mendapatkan obat-obatan serta bahan kebutuhan pokok di pasar.

Beban hidup yang makin berat ini mendorong sejumlah warga dari daerah pelosok rela menempuh perjalanan ratusan kilometer demi menyuarakan aspirasi mereka di ibu kota.

"Keadaan ini sudah keterlaluan dan negara kami sedang terpuruk, sebab kami terus mengalami pemadaman listrik, kesulitan air, serta rentetan masalah yang tiada henti," tutur salah seorang pengunjuk rasa asal Sfax, Yassine Gharseli.

Ketegangan politik ini berakar dari langkah Presiden Saied pada 2021 yang mengambil alih wewenang pemerintahan, membubarkan parlemen, memberhentikan puluhan hakim, serta memimpin melalui penerbitan dekret. Pihak penentang dan pakar hukum menilai tindakan tersebut telah mencederai tatanan demokrasi, sementara lembaga pegiat hak asasi menyoroti maraknya penangkapan terhadap para aktivis serta jurnalis independen.

Di sisi lain, Presiden Saied membantah tuduhan bahwa dirinya bertindak otoriter atau menindas kebebasan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihak lawan politik sengaja memanfaatkan masalah ekonomi dan kelangkaan barang untuk memicu keresahan sosial demi menggoyahkan pemerintahannya.