Jakarta, IDN Times - Unjuk rasa menolak kehadiran delegasi Israel digelar di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (24/9/2026). Demonstrasi yang berlangsung menjelang Sidang Majelis Umum PBB itu menimbulkan ketegangan di kawasan diplomatik.
Kepolisian setempat memperketat pengamanan setelah massa memadati ruas jalan protokol. Aparat kemudian melakukan penertiban yang berujung pada penangkapan puluhan peserta dari berbagai profesi.
Sekitar 200 demonstran berkumpul di dekat markas PBB dengan mengenakan kaus putih bertuliskan seruan penghentian perang. Kelompok Jewish Voice for Peace menggelar aksi duduk di persimpangan jalan hingga menghambat laju kendaraan diplomatik.
Massa membentangkan spanduk kemerdekaan Palestina dan menuntut penghentian bantuan militer ke Israel. Meski polisi meminta mereka pindah ke trotoar melalui pengeras suara, para demonstran tetap bertahan di badan jalan.
“Warga New York, termasuk komunitas Yahudi di kota ini, menolak kedatangan pejabat yang bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan,” kata Direktur Politik Jewish Voice for Peace Action, Beth Miller, dikutip The Guardian.
Polisi New York yang berpatroli segera memasang barikade dan mengepung massa yang bertahan di jalan. Petugas memisahkan demonstran satu per satu, mengikat tangan mereka dengan tali plastik, lalu membawanya ke bus tahanan.
Sedikitnya 30 peserta diamankan karena dinilai mengabaikan perintah pembubaran. Di antara mereka terdapat aktris peraih Oscar Susan Sarandon, komedian Hannah Einbinder, serta politisi New York Darializa Avila Chevalier.
“Kami ingin menunjukkan bahwa warga New York menolak penggunaan uang pajak masyarakat untuk mendanai kejahatan perang,” kata Darializa Avila Chevalier.
Aksi ini dipicu oleh agenda pidato Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di hadapan Majelis Umum PBB. Saat pemimpin Israel tersebut naik ke podium, puluhan delegasi internasional serentak keluar dari ruang sidang.
Para aktivis memprotes kebijakan bantuan militer untuk operasi di Jalur Gaza. Massa mendesak agar anggaran dialihkan ke bantuan kemanusiaan, bukan untuk mendanai konflik.
“Masyarakat bertanggung jawab menentang penggunaan uang pajak untuk perang di Gaza, dan mimbar PBB tidak boleh dipakai membenarkan kekerasan,” ujar Profesor Manijeh Moradian dari Universitas Columbia.