Puluhan Ribu Warga Israel Demo Desak Investigasi Serangan Hamas

Tuntutan utama dalam unjuk rasa yang digerakkan oleh keluarga korban dan sandera ini adalah pembentukan komisi penyelidikan negara yang independen. Badan penyelidik tersebut memiliki wewenang memeriksa pejabat, memanggil saksi, dan mengeluarkan rekomendasi yang dapat mengakhiri karier politik seseorang. Hingga kini, hampir seluruh pejabat otoritas keamanan terkait peristiwa 7 Oktober telah mengundurkan diri atau diberhentikan, kecuali Netanyahu.

Pemerintahan Netanyahu menolak pembentukan badan independen tersebut karena menilai panel yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung akan bersikap bias. Sebaliknya, pemerintah mengusulkan pembentukan komisi politik yang separuh anggotanya ditunjuk oleh koalisi berkuasa dan sisanya oleh parlemen oposisi. Langkah ini ditolak oleh para pemimpin oposisi yang berjanji akan memboikot komisi tersebut.

Menjelang aksi dimulai, October Council sempat mengirim surat peringatan kepada Kepala Kepolisian Israel, Danny Levy, terkait potensi provokasi dari pendukung pemerintah. Pada Sabtu malam, polisi menangkap seorang tersangka yang menyerang tim keamanan mantan PM sekaligus pemimpin oposisi, Naftali Bennett, di Tel Aviv. Dinas keamanan Shin Bet juga memberikan perlindungan tambahan bagi tiga pemimpin partai oposisi menyusul meningkatnya ancaman menjelang pemilu.

"Demokrasi kita telah dihancurkan dan sungguh konyol bahwa pemerintahan yang bertanggung jawab atas perang mengerikan ini serta mengecewakan kita berbulan-bulan sebelumnya masih bertahan di sana," ujar Aviva Mimouni Bloch, salah satu warga peserta aksi, dilansir ABC News.

Unjuk rasa ini menjadi panggung konsolidasi bagi tokoh oposisi, termasuk mantan Kepala Staf Militer Israel sekaligus ketua partai Yashar, Gadi Eisenkot. Tokoh oposisi lain seperti Yair Lapid, Avigdor Liberman, dan Yair Golan juga hadir menyuarakan dukungan terhadap penyelidikan independen. Massa menyambut kehadiran Eisenkot di lokasi aksi sebagai kandidat kuat penantang Netanyahu.

Jajak pendapat terakhir sebelum masa tenang menunjukkan persaingan ketat dan tidak ada blok yang berhasil meraih mayoritas kursi parlemen (Knesset). Survei lembaga penyiaran publik KAN memproyeksikan blok Eisenkot meraih 52 dari total 120 kursi, sedangkan blok sayap kanan Netanyahu mendapatkan 50 kursi. Sisa kursi parlemen diprediksi akan terbagi ke sejumlah partai non-blok, termasuk partai-partai Arab.

Hasil pemilu mendatang dinilai krusial dalam menentukan arah kebijakan militer dan politik luar negeri Israel di kawasan Timur Tengah. Eisenkot diperkirakan cenderung menahan diri untuk tidak melanjutkan serangan militer terhadap Iran jika terpilih menjadi PM. Meski demikian, partai-partai besar di Israel masih cenderung kompak menolak pembentukan negara Palestina.

Selain masalah keamanan dalam negeri, pemerintahan Netanyahu menghadapi tekanan internasional akibat perang selama tiga tahun di Gaza, Lebanon, dan Iran. Inggris bersama sejumlah negara lain telah menjatuhkan sanksi terhadap produk asal permukiman Israel di Tepi Barat menyusul maraknya serangan pemukim terhadap warga Palestina. Netanyahu juga mengakui bahwa paket bantuan senjata bernilai miliaran dolar AS dari Washington tidak akan terus mengalir selamanya.

Untuk menghindari isolasi internasional dan sanksi global, Netanyahu pada Jumat (23/10/2026) mengusulkan pengembangan ekonomi digital alternatif berbasis blockchain. Usulan ini langsung memicu kekhawatiran dari para ekonom terkemuka serta penolakan dari Bank Sentral Israel. Otoritas bank sentral menegaskan mata uang digital tidak dapat digunakan untuk menghindari sanksi dan menekankan pentingnya menjaga hubungan ekonomi global.

Para pemimpin oposisi turut mengecam gagasan tersebut dalam orasi dan pernyataan publik mereka pada akhir pekan. Eisenkot menyindir usulan mata uang digital itu dengan sebutan "bbCoin", merujuk pada nama panggilan Bibi milik Netanyahu. Sementara itu, Yair Lapid menilai kebijakan Netanyahu akan menghancurkan perekonomian warga Israel.

"Jika dia memenangkan pemilu, itulah yang akan terjadi. Akan ada sanksi, tidak akan ada perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat, dan tidak akan ada ekonomi Israel," kata Lapid, dilansir The Straits Times.