Taipei, IDN Times - Kelompok anti-pernikahan sesama jenis memenangi referendum Taiwan yang digelar bersamaan dengan pemilu lokal pada Sabtu (24/11). Hasil ini dipandang sebagai sebuah kemunduran oleh para aktivis gay di negara tersebut.
Aktivis dan pendukung pernikahan sesama jenis pun menyatakan kekecewaan mereka atas hasil referendum tersebut.
Seperti dilaporkan Channel News Asia, sebanyak tujuh juta suara menyetujui bahwa definisi pernikahan yang diakui oleh Kode Sipil Taiwan adalah "ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan". Sementara itu, proposal lainnya yaitu agar pernikahan sesama jenis diatur dalam hukum terpisah mendapatkan lebih dari enam juta suara.
Fakta bahwa mayoritas masyarakat Taiwan menolak legalisasi pernikahan sesama jenis membuat para aktivis pro kesetaraan hak bagi kelompok LGBT sangat kecewa. Mereka menilai ini adalah kemunduran yang signifikan bagi isu-isu yang mereka perjuangkan.
Sebelumnya, mereka mengajukan proposal agar hukum Taiwan memberikan hak yang sama kepada pasangan sesama jenis layaknya warga heteroseksual lainnya. Namun, proposal itu hanya mendapatkan tiga juga suara.
Selain tentang pernikahan sesama jenis, ada juga proposal yang mewajibkan pemerintah memasukkan isu-isu LGBT ke dalam kurikulum pendidikan. Ini pun dikalahkan oleh kelompok konservatif. Mereka yang menyebut diri sebagai grup "pro-keluarga" mengatakan kemenangan tersebut adalah "kejayaan bagi semua orang yang menghargai nilai-nilai kekeluargaan".
Persoalan berikutnya yang muncul adalah tentang dampak hasil referendum terhadap keputusan pengadilan tertinggi Taiwan yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada 2017 lalu. Pasalnya, pemerintah menegaskan bahwa hasil referendum tidak mengikat secara legal.
Sayangnya, pengadilan tidak memberikan detil bagaimana pernikahan sesama jenis itu akan diimplementasikan di Taiwan. Kelompok pro-pernikahan sesama jenis juga khawatir bila diteruskan maka hak-hak mereka akan lemah sebab sebagian besar masyarakat tidak mendukung.
Menyusul hasil referendum itu, Amnesty International mengeluarkan rilis mereka. Annie Huang, Direktur Pelaksana Amnesty International di Taiwan, menyebut kekalahan kelompok pro-pernikahan sesama jenis adalah "pukulan pahit dan sebuah langkah mundur bagi HAM" di negara itu.
Meski begitu, Huang meminta pemerintah Taiwan agar "tidak menjadikan hasil referendum sebagai alasan untuk melemahkan hak-hak kelompok LGBT". "Pemerintah Taiwan wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memberikan kesetaraan dan harkat martabat bagi semua orang, tak peduli siapa yang mereka cintai," tegasnya.