RI Minta Bantuan Filipina Evakuasi WNI dari Konflik Israel
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi meminta bantuan Filipina untuk proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari wilayah konflik Palestina-Israel, jika diperlukan.
Hal ini Retno ungkapkan ketika berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo.
“Permintaan Menlu Retno langsung ditanggapi oleh Menlu Filipina dengan menginstruksikan tim Filipina di lapangan. Filipina sendiri memiliki kedutaan besar di Tel Aviv, Israel,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, Selasa (10/10/2023).
1. Upaya saling membantu evakuasi Indonesia dan Filipina
Indonesia dan Filipina kerap saling membantu terkait evakuasi warganya. Sebelumnya Indonesia membantu evakuasi warga Filipina dari Yaman (2015), Kabul (2021) dan Sudan (2023).
“Pemerintah Indonesia melakukan semua upaya yang dapat dilakukan dan melalui berbagai jalur guna memberikan perlindungan kepada WNI dan untuk menghentikan kekerasan sesegera mungkin,” ujar Iqbal menegaskan.
2. Perlu disepakati koridor kemanusiaan
Sebelumnya, Iqbal mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan komunikasi dengan Brasil dan Organisasi Kerja Islam (OKI) terkait konflik Palestina dan Israel yang kembali berkobar saat ini. Brasil saat ini memegang Presiden Dewan Keamanan PBB.
“Indonesia berkomunikasi dengan Brasil mengenai perlunya upaya menghentikan kekerasan dan menyepakati koridor kemanusiaan dan Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan OKI soal hal tersebut,” kata Iqbal.
3. Indonesia minta WNI segera tinggalkan Palestina dan Israel
Pemerintah Indonesia kini telah meminta agar seluruh WNI yang ada di Palestina maupun Israel untuk segera meninggalkan wilayah tersebut.
“Menimbang situasi keamanan terakhir dan demi keselamatan para WNI, pemerintah Indonesia menghimbau agar WNI yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut,” sebut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI.
“Bagi yang sudah merencanakan perjalanan ke kedua wilayah tersebut untuk membatalkan rencananya hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah,” lanjut pernyataan Kemlu RI.
