Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ribuan Pendukung Imran Khan Gelar Aksi Long March Menuju Islamabad
Ilustrasi Bendera Pakistan (magnific.com/user5742774)
  • Ribuan pendukung Imran Khan memulai long march dari barat laut Pakistan menuju Islamabad untuk menuntut pembebasannya dari tahanan sejak 2023.
  • Pemerintah memperketat keamanan Islamabad dengan memblokade jalan, mengerahkan puluhan ribu aparat, dan menahan ratusan aktivis oposisi guna mencegah demonstran memasuki kawasan pemerintahan.
  • Protes memuncak setelah dua putaran perundingan pemerintah-oposisi gagal, dipicu perbedaan kebijakan terorisme perbatasan dan penolakan jaminan kunjungan medis langsung bagi Imran Khan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ribuan pendukung mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menggelar aksi jalan kaki atau long march menuju Islamabad pada Senin (5/10/2026). Aksi massa ini diselenggarakan guna menuntut pembebasan tokoh oposisi tersebut dari tahanan.

Pergerakan ribuan demonstran dari kawasan barat laut Pakistan ini kian memperuncing tensi politik antara pihak oposisi dan pemerintah pusat. Situasi tersebut mendorong aparat keamanan meningkatkan status kewaspadaan secara ketat di sejumlah jalur perbatasan daerah.

1. Seruan pembebasan mantan pemimpin pemerintahan yang ditahan sejak 2023

Imran Khan, saat menjabat Perdana Menteri Pakistan dalam Sidang Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-17 di Islamabad, Pakistan pada 19 Desember 2021. (Twitter.com/Prime Minister's Office, Pakistan)

Iring-iringan massa memulai demonstrasi secara bertahap dari kawasan Lakki Marwat, melintasi Karak, hingga menuju wilayah Kohat. Ribuan warga memadati jalur utama tersebut untuk berkumpul di Peshawar sebelum melanjutkan perjalanan ke ibu kota. Pengurus partai sengaja mengatur jadwal istirahat di Distrik Swabi agar para peserta dapat menjaga stamina selama menempuh rute ratusan kilometer.

Di tengah arak-arakan kendaraan, pimpinan unjuk rasa mengajak generasi muda ikut memperjuangkan kebebasan mantan pemimpin pemerintahan yang ditahan sejak 2023 tersebut.

"Saya menyerukan kepada kalian semua, para pemuda, untuk bangkit membela pemimpin yang kini berada di penjara," ujar Ketua Menteri Khyber Pakhtunkhwa, Sohail Afridi, dilansir The Guardian.

2. Blokade akses jalan menuju ibu kota

Ilustrasi pemandangan Islamabad, Pakistan (pexels.com/iram shehzad)

Guna mencegah demonstran memasuki kawasan perkantoran pemerintah, otoritas keamanan federal memperketat penjagaan di Islamabad. Polisi menutup akses jalan penghubung antarkota menggunakan deretan peti kemas dan tumpukan karung pasir.

Puluhan ribu personel kepolisian serta pasukan paramiliter turut disiagakan untuk mengamankan gedung parlemen hingga kawasan kedutaan besar. Aparat juga menahan ratusan aktivis oposisi di berbagai lokasi strategis guna mencegah potensi bentrokan terulang seperti demonstrasi dua tahun lalu.

3. Puncak protes massal usai kebuntuan dua putaran perundingan

ilustrasi bendera Pakistan (unsplash.com/roshaan)

Aksi protes massal ini memuncak setelah dua putaran perundingan antara pemerintah pusat dan kelompok oposisi pada akhir pekan lalu gagal mencapai kesepakatan. Perbedaan pandangan terkait kebijakan penanganan terorisme di wilayah perbatasan menjadi salah satu penyebab kebuntuan tersebut. Ketegangan kian meruncing lantaran pemerintah menolak memberikan jaminan izin kunjungan medis secara langsung bagi Imran Khan.

Kubu oposisi menolak keras kesepakatan sepihak yang dinilai mengabaikan wewenang dewan perwakilan daerah.

"Kami tidak akan menerima keputusan sepihak yang merugikan wilayah kami maupun Pakistan," ungkap Sohail Afridi.

Buntut dari kebuntuan politik ini, pemerintah federal mulai mempertimbangkan opsi penetapan status darurat di provinsi yang dipimpin oposisi tersebut. Pengamat politik menilai dinamika ini dapat memperburuk krisis kelembagaan di Pakistan apabila kedua pihak enggan berkompromi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article