Rivalitas China-AS, Uni Lubis: China Lebih Serius Dekati Indonesia

Uni juga tidak menampik fakta bahwa rivalitas Beijing-Washington menjadi warna dominan di banyak outlet pemberitaan Indonesia. Fakta lainnya adalah kata kunci “China-AS” sering bersanding dengan kata kunci “Taiwan”

Di samping itu, banyak juga media yang menyoroti bagaimana persaingan antara dua negara adidaya berdampak pada Indonesia dan Asia Tenggara.  

“Terkait Indonesia temanya beragam, seperti dampak ekonomi, keamanan kawasan, pengaruh politik, persaingan teknologi, hingga keterlibatan multilateral,” tutur Uni.

Dia juga menyinggung bagaimana pertukaran jurnalis antarnegara menjadi pintu masuk yang bisa mengubah tone pemberitaan.

“Dalam enam bulan terakhir, salah satu jurnalis IDN Times mendapat beasiswa untuk belajar bahasa Mandarin di National Taiwan Normal University (NTNU). Kemudian, dia banyak menulis tentang budaya, kuliner, tempat-tempat yang menarik, dan kegiatan anak muda. Bukan tentang perang,” papar Uni.

Pada kesempatan tersebut, Uni juga menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia berusaha menjaga netralitasnya di tengah persaingan China-AS. Sikap tersebut tidak lepas dari politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip Bebas-Aktif.

Kendati begitu, sambung Uni, agenda ekonomi dan politik pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo menjadikan Indonesia cenderung lebih dekat dengan China.

“Contohnya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejauh 143 kilometer yang didanai China sebesar 6 miliar dolar AS,” kata Uni.

“Saya juga pernah menulis artikel tentang bagaimana Jokowi menganggap Presiden Xi sebagai mentornya sejak awal masa kepresidenannya. Jokowi dan ibu Iriana bersama Xi Jinping dan istrinya juga pernah makan malam bersama di Bali saat KTT G20 di Bali,” sambung Uni, menyoroti kedekatan personal kedua pemimpin.

Namun, Uni tidak menganggap kecenderungan itu sebagai hal yang aneh, mengingat begitulah cara suatu negara untuk mencapai kepentingannya.

“Tapi, karena pemerintah Indonesia mati-matian mencari investasi asing dan mitra dagang, mengutamakan pembangunan ekonomi, ada kemungkinan, secara informal, mereka tidak begitu netral. Siapa yang memberi mereka lebih banyak uang, bisa lebih dekat,” kata Uni.

Menanggapi pemaparan Uni, Wakil Direktur Pusat Berita Internasional dan Lintas Selat Central News Agency, Zhou Yongjie, mengatakan bahwa subsidi konstruksi China ke Indonesia tidak gratis. Indonesia harus membayar utang dan bunganya kepada China.

Uni kemudian mengatakan bahwa sangat mudah untuk menjalin kerja sama atau berurusan dengan China. Tapi, tidak jarang serentetan masalah akan datang di kemudian hari, merujuk pada jebakan utang (debt trap) yang sudah banyak menjerat negara-negara berkembang.

Di sisi lain, sambung Uni, kedekatan Indonesia dengan China tidak lepas dari sikap AS yang lambat dalam memberikan bantuan ke Indonesia. Mantan Presiden AS Donald Trump pernah berjanji untuk menyuntikkan dana sebesar 2 miliar dolar AS, tapi janji itu tidak terwujud. Sementara, Presiden Joe Biden sampai saat ini belum memberikan bantuan apapun untuk Ibu Kota Negara, salah satu sektor investasi paling besar di Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa AS tidak seserius Cina dalam berusaha memenangkan Indonesia. Pada akhirnya, ini tentang uang,” kata Uni.