Jakarta, IDN Times - Pemerintah Rumania terus berupaya mengendalikan populasi beruang cokelat di kawasan pegunungan Transfagarasan. Langkah ini diambil untuk menekan risiko konflik antara satwa liar tersebut dengan warga maupun wisatawan.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang menaikkan kuota perburuan memicu perdebatan publik. Sejumlah pihak menilai upaya pencegahan yang ada saat ini belum berjalan maksimal sehingga masalah terus berulang.
Sedikitnya 20 ekor beruang cokelat keluar dari hutan dan mendekati kendaraan di jalan Transfagarasan dalam kurun waktu tiga jam. Sejumlah pengendara nekat berhenti untuk memberi makan dan berfoto bersama beruang, meski aksi tersebut dilarang.
Papan peringatan di sepanjang jalur pegunungan sebenarnya telah melarang warga memberi makan satwa. Tindakan tersebut melanggar hukum dan berisiko terkena denda, tetapi pelanggaran masih marak terjadi.
Selain maraknya pelanggaran, tekanan terhadap habitat akibat perluasan permukiman dan perubahan iklim turut memaksa beruang mencari makan di sekitar aktivitas manusia.
"Beruang-beruang itu datang hampir setiap malam. Kami sampai tidak berani keluar rumah saat malam hari," kata seorang warga Kota Predeal, Jean Stangaciu, dilansir Bangkok Post.
Parlemen Rumania telah menggandakan kuota perburuan beruang cokelat menjadi hampir 900 ekor per tahun untuk periode 2026 dan 2027. Pemerintah mengklaim langkah ini bertujuan mengurangi risiko serangan satwa dan menjaga keseimbangan populasi.
Berdasarkan studi DNA dari Kementerian Lingkungan Hidup Rumania, populasi beruang cokelat di negara itu diperkirakan mencapai 10 ribu hingga 13 ribu ekor. Sejak 2021, pemerintah daerah juga telah diberi wewenang khusus untuk menangani beruang yang masuk ke kawasan permukiman.
Namun, para ahli konservasi menilai kebijakan perburuan ini tidak menyelesaikan akar masalah. Mereka berpendapat para pemburu cenderung memburu beruang di dalam hutan, bukan beruang yang terbiasa mencari makan di pinggir jalan.
"Perburuan ini tidak menyasar beruang yang sering muncul di tepi jalan seperti di jalur Transfagarasan," ujar Cristina Lapis dari Suaka Margasatwa Libearty.
Sejumlah pengamat menilai langkah penanganan non-mematikan belum diterapkan secara maksimal dan konsisten. Aturan tersebut mencakup larangan memberi makan, pengelolaan tempat sampah yang aman dari satwa, hingga penyediaan subsidi pagar listrik.
Lemahnya pengawasan membuat sebagian wisatawan tetap leluasa memberi makan beruang. Akibatnya, satwa liar ini menjadi makin bergantung pada makanan dari manusia dan lebih sering mendekati kawasan publik.
"Aturan pencegahan agar beruang tidak masuk kota belum ditegakkan dengan benar. Ini mencakup sanksi memberi makan satwa, tata kelola sampah, hingga bantuan pagar listrik," kata Ciprian Galusca dari Asosiasi Platform Adaptasi Iklim.
Para pengamat menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas, patroli rutin, dan edukasi bagi wisatawan merupakan kunci utama untuk menekan konflik manusia dan beruang tanpa merusak upaya konservasi.