Rusia Dakwa Pendiri Telegram atas Tuduhan Bantu Terorisme

FSB menjerat Durov menggunakan Pasal 205.1 Ayat 1.1 KUHP Rusia terkait keterlibatan membantu aktivitas terorisme. Pihak berwenang menuduh manajemen Telegram membiarkan saluran, grup percakapan, dan bot yang digunakan oleh dinas intelijen Ukraina serta organisasi ekstremis.

Menurut keterangan FSB, platform tersebut dipakai untuk merencanakan aksi sabotase, pembunuhan massal, hingga kejahatan siber di wilayah Rusia. Pihak intelijen Rusia mengklaim aktivitas ilegal ini telah memakan banyak korban jiwa, termasuk wanita dan anak-anak, serta menimbulkan kerugian material bernilai miliaran dolar AS.

FSB juga membeberkan temuan penggunaan bot obrolan kencan di Telegram oleh intelijen Ukraina untuk merekrut warga Rusia. Sejak Juli 2025, sebanyak 46 pengguna bot berusia 12 hingga 22 tahun telah ditangkap di berbagai wilayah Rusia atas tuduhan penyerangan aparat dan pembakaran fasilitas. Durov berisiko menghadapi hukuman hingga 15 tahun penjara atau seumur hidup.

"Pimpinan administrasi Telegram, Pavel Durov, telah didakwa sebagai bagian dari penyelidikan pidana terkait bantuan aktivitas terorisme,” kata pihak FSB dalam pernyataan resminya, dilansir Anadolu Agency.

Pihak Telegram maupun Pavel Durov belum memberikan tanggapan resmi mengenai penetapan status ini. Namun, akun resmi Telegram di platform X mengunggah foto Durov yang mengacungkan jari tengah tidak lama setelah kabar dakwaan tersebut beredar luas.

Sebelumnya, Durov pernah memberikan pernyataan mengenai penyelidikan pidana yang dilakukan FSB terhadap dirinya. Ia menuduh pemerintah Rusia sengaja merekayasa dalih untuk memblokir total Telegram.

"Langkah otoritas Rusia merupakan upaya untuk menekan hak atas privasi dan kebebasan berbicara," kata Durov, dilansir South China Morning Post.

Pemerintah Rusia sendiri telah membatasi operasional Telegram sejak Agustus 2025 melalui lembaga pengawas komunikasi Roskomnadzor. Akibat pembatasan kecepatan dan pemblokiran fitur panggilan video serta suara, sekitar 90 juta pengguna Telegram di Rusia kini harus mengandalkan layanan jaringan privat virtual (VPN).

Pavel Durov mendirikan Telegram bersama saudaranya, Nikolai, pada 2013, sebelum akhirnya melepaskan kepemilikannya di VKontakte pada 2014. Durov memutuskan pergi dari negaranya usai menolak permintaan pemerintah untuk menyerahkan data pribadi pengguna.

Saat ini Durov menetap di Dubai dan memegang kewarganegaraan Prancis dan Uni Emirat Arab (UEA). Ia dikenal memegang prinsip libertarian yang memprioritaskan privasi bagi para pengguna aplikasi yang dikembangkannya.

Selain di Rusia, Durov juga menghadapi masalah hukum di Prancis. Pemerintah Prancis sempat menangkap dan memeriksa Durov pada Agustus 2024 terkait dugaan minimnya moderasi konten serta kurangnya kerja sama Telegram dengan aparat penegak hukum.

Meski sempat ditahan dan didakwa oleh pengadilan Prancis, ia akhirnya dibebaskan pada tahun berikutnya dengan proses penyelidikan yang tetap berjalan. Kasus di Prancis dan penetapan status buronan di Rusia memperpanjang daftar perselisihan Durov dengan berbagai pemerintah di dunia.