Rusia Tolak Rencana Penukaran Teritori Kursk dengan Ukraina

Peskov menyebut bahwa Rusia tidak akan pernah mendiskusikan mengenai rencana penukaran teritori Kursk Oblast dengan teritori dudukan di Ukraina. 

"Ini tidak mustahil. Rusia tidak pernah mendiskusikan dan tidak akan pernah bernegosiasi untuk menukarkan teritorinya. Seluruh unit tentara Ukraina akan diusir dari teritori Rusia. Semua yang belum dihancurkan akan diusir dari teritori kami," terang Peskov, dikutip TVP World. 

Hingga sekarang, Rusia sudah mengontrol sekitar 20 persen dari teritori Ukraina atau lebih dari 112 ribu km persegi di bagian tenggara. Sementara, Ukraina hanya mengontrol sekitar 450 km persegi dari teritori di Kursk Oblast, Rusia. 

Pada Agustus 2024, Ukraina sudah melancarkan inkursi ke dalam teritori Kursk Oblast. Aksi ini bertujuan membentuk zona penyangga dan mendesak Moskow untuk bersedia melakukan perundingan damai. 

Pada Selasa (11/2/2025), Komisaris Hak Asasi Manusia (HAM) Rusia, Tatiana Moskalkova, mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina sudah mendiskusikan soal pembukaan koridor kemanusiaan di dalam wilayah dudukan di Kursk Oblast. 

"Kami akan melakukan apapun untuk membantu warga sipil di sebagian teritori Kurks Oblast. Kami akan bekerja mengenai masalah ini dengan Ukraian dan Komite Palang Merah Internasional. Terdapat harapan untuk solusi positif," ungkapnya, dilansir The Moscow Times. 

Sekelompok warga di Kursk menuding Rusia telah meninggalkannya dalam 6 bulan terakhir sejak dimulainya inkursi Ukraina. Warga mengadakan demonstrasi imbas buruknya tempat akomodasi sementara dan kurangnya kompensasi atas kerusakan properti. 

Lebih dari 1.500 warga Rusia tinggal di area Kursk Oblast yang diduduki Ukraina. Menurut keterangan dari militer Ukraina, pemerintah setempat meninggalkan penduduknya dan jumlah yang sebenarnya ada 3 ribu jiwa. 

Kepala Direktorat Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergey Naryshkin, mengungkapkan bahwa kenegaraan Ukraina berada di ujung kehancuran. Ia menyebut, otoritas Kiev hanya berfokus untuk memperkaya diri mereka sendiri. 

"Setelah pecah dari Uni Soviet, pemerintahan Kiev berfokus pada memperkaya diri mereka sendiri dan menerapkan ideologi Neo-Nazi daripada mengambil kesempatan untuk membangun negaranya dari dasar. Mereka pun mengakui Barat sebagai tuannya untuk melawan Rusia," tuturnya, dilansir Tass. 

Ia mengklaim bahwa teritori Ukraina saat ini adalah bekas dari Republik Soviet Sosialis Ukraina di dalam Uni Soviet. Naryshkin menyebut, sebelum dibentuknya wilayah tersebut, Ukraina tidak pernah ada sebagai sebuah unit pemerintahan.