Rusia Veto Resolusi PBB Terkait Senjata Nuklir di Luar Angkasa

Nebenzia menuding AS telah menghalangi proposal Rusia dan China sejak 2008 tentang perjanjian larangan penempatan senjata di luar angkasa.

Sebelum pemungutan suara dimulai, Rusia dan China juga telah mengajukan usulan amandemen. Usulan tersebut menyarankan agar resolusi melarang penempatan semua jenis senjata untuk selamanya. Namun, usulan tersebut gagal meraih persetujuan dari Dewan Keamanan.

"Kami ingin larangan penempatan senjata jenis apa pun di luar angkasa, bukan hanya senjata pemusnah massal. Tapi anda tidak menginginkan itu," ujar Nebenzia seperti dikutip Reuters.

Menurutnya, AS dan Jepang mempunyai niat tersembunyi karena tidak ingin pelarangan total. Sementara itu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, sebelumnya pernah menegaskan bahwa Moskow tidak berniat menempatkan senjata nuklir di luar angkasa. 

Perwakilan AS untuk PBB, Thomas-Greenfield menyayangkan veto Rusia terhadap resolusi tersebut. Ia mempertanyakan alasan di balik penolakan itu, apalagi Putin sebelumnya menyatakan Rusia tak berniat menempatkan senjata nuklir di luar angkasa.

"Veto hari ini menimbulkan pertanyaan, mengapa? Mengapa jika anda memang mengikuti aturan, anda tidak akan mendukung resolusi yang menegaskan kembali aturan tersebut? Apa yang mungkin anda sembunyikan," kata Thomas-Greenfield seperti dilansir The Guardian.

Diplomat AS itu juga menuding Rusia merusak perjanjian global untuk mencegah penyebaran senjata nuklir. Veto tersebut dinilai telah menghancurkan kesempatan untuk membangun rasa percaya antar negara terkait kontrol senjata. 

Penasihat keamanan AS, Jake Sullivan, menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia mengungkap bahwa AS mencurigai Rusia sedang membangun satelit berkekuatan nuklir. 

"Jika Putin memang tidak berniat menempatkan senjata nuklir di luar angkasa, Rusia seharusnya tidak memveto resolusi ini," ujar Sullivan. 

Thomas-Greenfield menyebut dunia baru mulai memahami dampak bencana ledakan nuklir di luar angkasa. Menurutnya, ledakan semacam itu dapat menghancurkan ribuan satelit milik negara dan perusahaan di seluruh dunia.

Hancurnya satelit akibat ledakan nuklir dapat melumpuhkan layanan vital bagi kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, ilmu pengetahuan, meteorologi, pertanian, hingga keamanan nasional.

Resolusi yang diveto ini sebenarnya menegaskan kembali kewajiban mematuhi Perjanjian Luar Angkasa 1967. Perjanjian itu melarang penempatan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya di orbit Bumi oleh negara-negara yang telah meratifikasinya, termasuk AS dan Rusia.