Kuba Tuduh AS Biayai Unjuk Rasa Akbar Tahun 2021
bendera Kuba (unsplash.com/Mauro Lima)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kuba menuduh Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab secara langsung terkait unjuk rasa yang terjadi di negaranya dua tahun lalu. Aksi tersebut menandai demonstrasi terbesar sejak revolusi 1959 Fidel Castro.
“AS bertanggung jawab langsung atas gangguan pada 11 dan 12 Juli 2021," kata surat kabar Granma yang dikelola Partai Komunis dalam tajuk rencana menjelang peringatan aksi protes, Senin (10/7/2023).
Dalan surat kabar dikatakan bahwa orang-orang secara terbuka dihasut dan diberi dana dari AS untuk melanggar hukum untuk merampok dan menyerang. Hasutan dilakukan ketika Washington memperkuat sanksinya, sementara saat itu ekonomi Kuba sedang berjuang menghadapi dampak pandemi COVID-19.
1. Aksi unjuk rasa Kuba 2021
Pada Juli 2021, ribuan orang yang ada di Kuba turun ke jalanan sambil meneriakkan kata “kebebasan” di hampir 50 kota di negara itu, untuk memprotes krisis ekonomi yang semakin parah dalam tiga dekade terakhir.
Berdasarkan data dari pemerintah AS, kurangnya akses untuk mendapatkan makanan, transportasi umum, bahan bakar, dan obat-obatan membuat lebih dari 140 ribu orang Kuba bermigrasi ke Negeri Paman Sam.
Dilansir Reuters, aksi unjuk rasa di Kuba hanya terjadi dalam waktu pendek. Otoritas Kuba sejak saat itu menjatuhkan hukuman penjara kepada ratusan orang atas berbagai tuduhan, mulai dari kekacauan publik hingga penghasutan yang mendorong seruan aksi pelanggaran HAM dari para aktivis.
Baca Juga: Semakin Ditekan Barat, Kuba-Rusia Makin Mesra
2. AS menolak mengomentari tuduhan dari Kuba
Editor’s picks
Atas tuduhan yang diberikan Kuba, AS menolak untuk berkomentar lebih lanjut. Washington menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi dua tahun lalu merupakan kejadian spontan dan menyangkal telah memprovokasi mereka.
“Fitnah yang ditujukan kepada AS terkait dukungan unjuk rasa tahun 2021 digunakan sebagai dalih untuk mempertahankan kebijakan tekanan maksimal terhadap Kuba,” ungkap Departemen Luar Negeri AS.
“Kebijakan itu (tekanan dan sanksi) dirancang oleh pemerintahan Donald Trump dan dilanjutkan kembali oleh pemerintahan Presiden Joe Biden saat ini,” lanjutnya.
3. Aktivis Kuba memperingati dua tahun unjuk rasa
ilustrasi aktivis (unsplash.com/Aaron Cass)Ketua Komite Urusan Luar Negeri, Michael McCaul, memimpin diskusi meja bundar untuk kelompok beranggotakan enam orang, termasuk di dalamnya delegasi Florida, Partai Republik dan Partai Demokrat yang bergabung dengan panel aktivis Kuba.
“Sebagai anggota Kongres dan orang Amerika, kami memiliki kewajiban untuk mendukung rakyat Kuba dalam aspirasi kebebasan mereka. Ini bukan hanya keharusan moral, tetapi juga persyaratan keamanan nasional.” ungkap McCaul.
Dilansir National Public Radio, diskusi meja bundar yang digelar pada Senin (10/7/2023) diadakan di ruangan yang dipenuhi puluhan tamu, termasuk orang buangan dan pembangkang Kuba.
Beberapa aktivis Kuba berbicara di depan para anggota dan menyampaikan kekhawatiran mereka tentang masih banyaknya pekerjaan yang tersisa.
Baca Juga: Iran-Kuba Sepakat Hadapi Kebijakan Agresif AS
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
