Cawe-Cawe Jokowi di Pemilu 2024 Disinggung Komite HAM PBB

Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, IDN Times - Isu cawe-cawe Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam pemilu 2024 tidak hanya menjadi sorotan di dalam negeri saja. Melainkan juga disinggung di dalam pertemuan ke-140 Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss yang digelar pekan ini.

Di dalam pertemuan itu, Indonesia sebagai salah satu anggota Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR), wajib menyerahkan laporan secara reguler bagaimana hak sipil dan politik diterapkan. Para anggota komite HAM PBB pun berhak mengajukan pertanyaan kepada negara anggota ICCPR, termasuk ke Indonesia.

Pertanyaan diajukan oleh anggota Komite HAM PBB asal Senegal, Bacre Waly Ndiaye. Ia menanyakan isu HAM terkait dinamika pemilu 2024 di Indonesia.

"Pada Februari 2024, Indonesia menggelar pemilu presiden. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan. Membolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan. Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara termasuk presiden, dicegah agar tidak mempengaruhi hasil pemilu?" tanya Ndiaye di forum tersebut seperti dikutip dari UN Web TV pada Sabtu (16/3/2024).

"Apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut?" sambung dia.

1. Delegasi Indonesia tak merespons soal dugaan cawe-cawe presiden di pemilu

Cawe-Cawe Jokowi di Pemilu 2024 Disinggung Anggota Komite HAM PBB

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional di Sekretariat Kabinet, Johar Arifin saat duduk di deretan delegasi di komite HAM PBB Jenewa. (Tangkapan layar UN Web TV)

Pertanyaan soal hak dan partisipasi publik di dalam pemilu dijawab oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional di Sekretariat Kabinet, Johar Arifin. Namun, Johar tidak merespons pertanyaan Ndiaye soal adanya cawe-cawe Jokowi di pemilu 2024.

Begitu juga diplomat lainnya dari Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh Dirjen Multilateral, Tri Tharyat.

Johar hanya menyebut bahwa Indonesia berhasil mengadakan pemilu langsung terbesar di dunia dalam waktu satu hari.

"Indonesia menggelar pemilu yang adil dan jujur serta menghormati hak pemilih. Kami berhasil melakukan pemilu langsung yang terbesar dengan jumlah pemilih mencapai 204 juta. Ini termasuk pilpres dan pemilu 575 anggota DPR, DPRD dan DPD," ujar Johar.

Pemilu, kata dia, masih akan berlanjut pada November 2024. Sebab, pada waktu itu akan digelar pilkada. Termasuk di dalamnya pemilihan 542 bupati dan wali kota.

Johar juga menyebut bahwa pemerintah menjamin hak pilih bagi pemilih diasbilitas tetap terjaga. Ia turut menyinggung ada sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan saat pilpres dan pileg digelar. Salah satunya tuduhan kecurangan.

"Terkait dengan tuduhan kecurangan, sistem demokrasi di negara kami memberikan jalan penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, pemerintahan kami memberikan kesempatan kepada badan pemantau pemilu untuk melakukan tugasnya. Ada 154 badan pemantau pemilu, termasuk tiga pemantau pemilu dari negara asing," katanya memberikan penjelasan.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

2. Kewajiban KTP Elektronik digunakan sebagai syarat mencoblos juga ditanyakan

Anggota Komite HAM PBB/CCPR asal Senegal, Bacre Waly Ndiaye ketika menyampaikan pertanyaan ke delegasi CCPR Indonesia di Jenewa. (Tangkapan layar UN Web TV)

Di forum itu, Ndiaye juga menanyakan mengenai kewajiban untuk menunjukkan KTP Elektronik sebagai syarat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia kemudian menyitir keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak lagi mewajibkan untuk menunjukkan KTP Elektronik sebagai syarat pencoblosan.

"Dalam situasi apa saja KTP Elektronik ini masih dibutuhkan? Bagaimana Pemerintah Indonesia dapat memastikan warga yang tidak memiliki e-KTP dapat menikmati haknya untuk menggunakan hak pilih?" tanyanya.

Ia juga meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan data berapa banyak petugas pemilu yang terpapar COVID-19 ketika pemilu digelar saat pandemik masih terjadi di Tanah Air.

"Apakah kompensasi diberikan kepada petugas yang sakit atau meninggal karena ikut membantu proses pemilu tersebut?"

Pemilu yang digelar ketika COVID-19 yakni Pilkada pada Desember 2020. Dari pilkada tersebut, Gibran Rakabuming Raka dan adik iparnya, Bobby Nasution, terpilih sebagai kepala daerah.

Terkait pertanyaan penggunaan e-KTP, Johar mengatakan pada praktiknya, warga bisa menggunakan dokumen lain sebelum mencoblos seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Kartu Keluarga (KK).

3. KontraS kritik pemerintah tak sepenuhnya berhasil buktikan kemajuan HAM

Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. (IDN Times/Larasati Rey)

Sementara, pernyataan yang disampaikan oleh delegasi Indonesia di forum itu dianggap mengecewakan oleh kelompok masyarakat sipil. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai banyak pertanyaan yang tidak dijawab oleh anggota delegasi. Selain itu berbagai fakta dan kritik tidak sedikit yang diputarbalikan oleh perwakilan Pemerintah Indonesia yang hadir di Jenewa.

"Pertanyaan seperti pelanggaran etik yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka, tidak dijawab. Begitu juga dengan penggunaan kekerasan yang berlebih terhadap masyarakat sipil dalam mengekspresikan opini dan pendapatnya saat berdemonstrasi," ujar Dimas di dalam keterangan tertulis yang dikutip pada hari ini.

"KontraS juga menilai bahwa Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya berhasil dalam membuktikan kemajuan HAM dan demokrasi di Indonesia di muka internasional. Hal ini mencerminkan negara yang bahkan belum siap mengemban status sebagai Dewan HAM PBB kala pemenuhan HAM fundamental di negaranya sendiri saja malah terbengkalai," katanya lagi.

Ia menambahkan ketika Indonesia mengaku siap menjadi negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), komite HAM PBB justru memiliki catatan mengkhawatirkan terkait dimensi bisnis dan HAM di Tanah Air.