Menlu Retno: Pemulihan Global Tak Boleh Tersandera Kondisi Geopolitik
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika berbicara di General Assembly PBB pada 26 September 2022. (www.twitter.com/@Menlu_RI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB, New York pada Senin, 26 September 2022 waktu setempat. Di dalam pidato yang durasinya 11 menit dan 12 detik itu, Retno mengingatkan dunia agar pemulihan global tidak boleh tersandera akibat kondisi geopolitik. Menlu perempuan pertama di Indonesia itu bahkan menegaskan agar G20 tak boleh menjadi forum yang gagal.
"G20 tidak boleh gagal jadi katalis pemulihan dunia. Kita tak boleh membiarkan pemulihan global tersandera oleh geopolitik," ungkap Retno semalam.
Pernyataan itu disampaikan oleh Retno melihat situasi yang kini terjadi di Ukraina usai Rusia mengerahkan penyerangan skala penuh pada akhir Februari 2022 lalu. Akibat perang di antara Rusia dan Ukraina, sejumlah pemimpin negara yang semula bakal hadir di KTT G20 di Bali November mendatang lalu memikirkan ulang niat mereka. Meskipun Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah meminta secara pribadi agar Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dan Presiden Rusia, Vladimir Putin untuk datang ke Bali.
Maka, Retno kembali mengingatkan agar solidaritas global tak boleh semakin surut. Rantai pasok global tak boleh kalah oleh monopoli.
"Indonesia menawarkan tatanan dunia yang berbasis paradigma baru. Paradigma win-win, bukan zero-sum. Paradigma yang merangkul bukan mempengaruhi. Paradigma kolaborasi bukan kompetisi. Ini adalah solusi transformatif yang kita butuhkan," kata dia.
Retno mewakili Presiden Jokowi untuk berbicara di forum Sidang Umum ke-77 PBB. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali melewatkan momen untuk berbicara langsung di hadapan para pemimpin negara di New York. Sebelumnya, Jokowi hanya mengikuti sidang umum PBB di masa pandemik secara virtual.
Lalu, apa kata Indonesia mengenai situasi yang terjadi di Afghanistan?
Baca Juga: Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tak Disandera Situasi Myanmar
1. Indonesia akan tetap memperjuangkan hak dan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan
Anggota Pasukan Khusus Afghanistan pergi setelah misi tempur melawan Taliban, di provinsi Kandahar, Afghanistan, Selasa (13/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Danish Siddiqui.Retno turut mengungkit upaya Indonesia bagi Afghanistan. Selain, terus mengusahakan situasi yang lebih damai di sana, Indonesia akan terus memperjuangkan hak dan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan.
"Paradigma baru ini juga harus diterapkan untuk membuat terobosan mengatasi isu di Afghanistan," kata Retno.
Editor’s picks
Sejak kepemimpinan di Afghanistan diambil alih oleh Taliban, kekhawatiran perempuan di sana menjadi kenyataan. Mereka kembali dipaksa untuk mengenakan burqa dan dilarang melanjutkan pendidikan.
Baca Juga: Kemlu RI: Presiden Jokowi Tidak Hadir dalam Sidang Umum PBB Tahun Ini
2. ASEAN harus serius menyikapi situasi di Myanmar
Pihak oposisi Myanmar merasa kehilangan kepercayaan kepada ASEAN dalam mengatasi masalah krisis di Myanmar. (Twitter.com/kzy_linn)Di forum PBB semalam, Retno turut mengingatkan koleganya yang menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara untuk terus memberikan perhatian bagi Myanmar. Sejak terjadi kudeta oleh militer, pembunuhan terus terjadi di negara tersebut.
"Indonesia sangat prihatin dengan kurangnya komitmen militer Myanmar dalam menerapkan five-point consensus. ASEAN harus terus maju dan tidak tersandera oleh situasi di Myanmar. Dukungan dari komunitas internasional, khususnya negara-negara tetangga Myanmar sangat penting untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar," kata Retno.
3. Menlu Retno harap semua negara dapat platform yang sama di PBB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika berbicara di General Assembly PBB pada 26 September 2022. (www.twitter.com/@Menlu_RI)Di bagian akhir, Retno kembali meminta agar dilakukan pendekatan yang inklusif terhadap semua negara anggota PBB. Suara mereka harus diperlakukan secara merata.
"Suara setiap negara, besar maupun kecil harus didengarkan di forum PBB. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi PBB dan pembaharuan multilateralisme agar sesuai dengan tuntutan zaman," kata Retno.
Ia pun meyakini bila semua negara bekerja sama dan mengadopsi paradigma baru yang diusulkan oleh Indonesia, maka dunia ke depan akan bisa lebih baik lagi.
"Sekarang bukan saatnya lagi kita hanya berbicara. Sekarang, adalah saatnya bagi kita untuk melakukan apa yang kita sampaikan," tutur dia.
Baca Juga: Isu Papua Lagi-lagi Dibahas di Sidang Umum PBB, Kemlu: Biarkan saja!
Berita Terkini Lainnya
